Home > Peran Humas Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Otonomi Daerah

Peran Humas Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Otonomi Daerah

PREDIKSI                                                                No.11/Th.VIII/Agustus 2010

 

 

STUDI TENTANG PELAYANAN

DI PERPUSTAKAAN STAIN SAMARINDA

Hamdinor1 dan Marsuq2 

Abstract

    This study aimed to find out how student perceptions of library service in  STAIN Samarinda. The result is known that on indictor that is used to show that the implementation of library services in STAIN Samarinda GOOD ENOUGH categorized. On 4 (four) have used indictor 2 (two) indicator is only classified as GOOD ENOUGH library building condition and completeness of the book in the library while the second (two) other indicators are categorized GOOD Membership Services Officer Library and Library Skills 

    Keyword: Service, perceptions  
     

    I. PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang Masalah

        Dalam memasuki era modern ini peningkatan sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu kemutlatan, karena kemampuan bersaing suatu bangsa tidak lagi didasarkan pada pemilikan sumber daya alam, tetapi akan ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

        Perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi pada era ini memiliki peranan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu diharapkan setiap jenis perpustakaan dapat meningkatkan fungsi dan perannya.

        Selain itu pengelola perpustakaan harus bersikap proaktif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan penggunanya, perpustakaan harus berorientasi pada pemakai, yakni pemanfaatan secara maksimal jasa pelayanan yang ditawarkan, dan bukan hanya pada pengolahan bahan pustaka. Ema Widiastuti (1998) bahwa perpustakaan yang berorientasi pada pemakai akan selalu membuat suatu produk mutakhir, sumber daya manusia profesional, serta memberikan pelayanan terbaik pada pemakainya.

        Oleh karena itu hand book dan jurnal/majalah sebagai sumber informasi perlu menyajikan informasi yang benar, berbobot, dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh pembacanya sebagai landasan berpikir, bersikap, bertindak dan berkehendak dalam proses belajar mengajar. Apalagi dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat Indonesia saat ini tidak lagi puas hanya dengan menerima informasi langsung tanpa penjelasan yang lebih lengkap dari sumber asli dalam bahan pustaka.

        Dengan semakin banyak dan berkembangnya informasi yang harus diolah maka keberadaan sebuah perpustakaan ataupun pusat dokumentasi pada sebuah lembaga pendidikan / fakultas  menjadi sangat penting.

        Keberadaan perpustakaan ini merupakan bagian yang sangat vital dengan tugas utamanya sebagai pensuplai informasi dalam bentuk data, fakta, berita maupun foto secara keseluruhan bagi para penggunanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang pada akhirnya dapat menunjang aktivitas belajar.

        Perpustakaan ataupun pusat dokumentasi dalam suatu lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang mempunyai tugas pokok menghimpun, mengolah, melayani dan menyebarluaskan informasi kepada pengguna apabila diperlukan sewaktu-waktu.

        Keberhasilan pelayanan perpustakaan secara maksimal banyak dipengaruhi oleh kemampuan pustakawan dalam memahami kebutuhan para pemakainya, karena pengunjung yang datang ke perpustakaan dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang beragam. Keaneka ragaman kebutuhan tersebut semuanya bermuara pada keinginan mendapatkan pelayanan sebaik mungkin agar dapat menemukan sumber informasi yang diperlukan. Oleh sebab itu petugas perpustakaan harus memiliki wawasan/pengetahuan luas, bersikap ramah, sabar dan lemah lembut serta bersikap simpatik kepada pemakai perpustakaan agar dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada pemakai mengingat unsur-unsur tersebut menjadi penentu dalam memberikan layanan.

        Pengelolaan perpustakaan di beberapa perguruan tinggi telah menunjukkan komitmennya dalam hal pelayanan, diantaranya dengan upaya memenuhi koleksi bahan pustakawan yang diperlukan oleh pengguna, terutama buku-buku referensi perkuliahan, menyediakan alat penelusuran bahan pustaka melalui komputer, memenuhi sarana penunjang dan sebagainya yang semua itu dimaksud untuk memenuhi pengguna perpustakaan, yakni mempermudah sekaligus memberikan kepuasan kepada mereka. 

    II. PERMASALAHAN

    Perpustakaan salah indicator penilaian akreditasi perguruan tinggi. Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang tri dharma perguruan tinggi yang sangat penting. Peran perpustakaan yang penting menuntut pula pelayanan yang baik. Bagaimana persepsi Mahasiswa terhadap pelayanan di Perpustakaan STAIN Samarinda? 

III. METODE PENELITIAN

    Populasi penelitian ini adalah mahasiswa STAIN Samarinda . Jumlah populasi yaitu 825 orang, dengan metode accedential yang diambil pada 2 hari kerja terhadap mahasiswa STAIN Samarinda, terhitung dari tanggal 6 dan 7 Mei 2009, maka sampel yang terkumpul berjumlah 53 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan kuisioner. Metode analisa data adalah deskriftif kuantitatif

    Anas Sudjiono (1989:40), penghitungan untuk mengkomulasikan seluruh tabel perhitungan angket digunakan rumus mean (rata-rata) yaitu :

                  ��X

    

MX =  

               N

    Untuk menafsirkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tabel interprestasi sebagai berikut : 

      Nilai (Mx) Interprestasi
        2,335 –  3

        1,667 –   2,334

        1         –   1,666

      Baik

      Cukup Baik

      Tidak Baik

 
 

III. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

  1. Kondisi Gedung Perpustakan, dengan nilai Mx = 2,264 masuk kategori B (Cukup Baik)
    1. Kemudahan menjangkau Gedung Perpustakaan, dengan nilai 2,773 masuk kategori A (terjangkau)
    2. Tata Ruang Perpustakaan, dengan nilai 2,162 masuk kategori B (Cukup Baik)
        1. Penataan Meja Baca, dengan nilai 2,075 masuk kategori B (Cukup Baik)
        2. Penataan Rak Buku, dengan nilai 2,132 masuk kategori B (Cukup Baik)
        3. Penataan Kursi Baca, dengan nilai 2,113 masuk kategori B (Cukup Baik)
        4. Pencahayaan Ruangan, dengan nilai 2,358 masuk kategori A (Terang)
        5. Suhu Ruangan, dengan nilai 2,132 masuk kategori B (Cukup Baik)
  2. Pelayanan Anggota Perpustakaan, dengan nilai Mx = 2,374 masuk kategori A (Baik)
    1. Pelayanan pembuatan Kartu Anggota, dengan nilai 2,440 masuk kategori A (Baik)
        1. Batas Waktu Pembuatan Kartu Anggota, dengan nilai 1,924 masuk kategori B (Cukup Cepat)
        2. Biaya Pembuatan Kartu Anggota, dengan nilai 2,717 masuk kategori A (Terjangkau)
        3. Persyaratan Pembuatan Kartu Anggota, dengan nilai 2,679 masuk kategori A (Mudah)
    2. Pelayanan peminjaman Buku, dengan nilai 2,308 masuk kategori B (Cukup Baik)
        1. Maximal Buku yang Dipinjam dalam sekali peminjaman, dengan nilai 2,207 masuk kategori B (Cukup Baik)
        2. Lama Peminjaman, dengan niali 2,226 masuk kategori B (Cukup Baik)
        3. Denda, dengan nilai 2,490 masuk kategori A (Terjangkau)
  3. Kelengkapan  Buku di Perpustakaan, dengan nilai Mx = 2,117 masuk kategori B (Cukup Baik)
    1. Kelengkapan Koleksi Buku di Perpustakaan, dengan nilai 2,037 masuk kategori B (Cukup Baik)
    2. Kemutakhiran Bahan Pustaka Perpustakaan, dengan nilai 2,207 masuk kategori B (Cukup Baik)
    3. Pemeliharan Buku-buku Perpustakaan, dengan nilai 2,108 masuk kategori B (Cukup Baik)
        1. Perbaikan Sampul Buku yang Rusak, dengan nilai 2,301 masuk kategori B (Cukup Baik)
        2. Mebersihkan Buku dari Debu, dengan nilai 2,377 masuk kategori A (Baik)
        3. Perbaikan lembar kertas buku yang robek, dengan nilai 1,924 masuk kategori B (Cukup Baik)
        4. Perbaikan lembar kertas buku yang hilang, dengan nilai 1,830 masuk kategori B (Cukup Baik)
    4. Penataan Buku Perpustakaan, dengan nilai 2,226 dengan nilai B (Cukup Baik)
        1. Penataan buku sesuai dengan Klasifikasinya, dengan nilai 2,169 masuk kategori B (Cukup Baik)
        2. Penataan Jenis-jenis buku berdasarkan Koleksi, dengan nilai 2,283 masuk kategori B (Cukup Baik)
  4. Keterampilan Petugas Perpustakaan, dengan nilai Mx = 2,654 masuk kategori A (Baik)
        1. Pleksibilitas Pelayanan yang diberikan, dengan nilai 2,660 masuk kategori A (Baik)
        2. Kelincahan Petugas Perpustakaan, dengan nilai 2,566 masuk kategori A (Baik)
        3. Keramahan Petugas Perpustakaan, dengan nilai 2,735 masuk kategori A (Baik)
 

    

Berdasarkan pada standar interprestasi yang digunakan, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda masuk dikategori Cukup Baik. Hal ini didasarkan pada perolehan angka kumulatif dari perhitungan skor sebesar 2,301 yang berada diantara skala interpretasi 1,667 – 2,334  yang berarti Cukup Baik. 

IV. PENUTUP

  1. Kesimpulan

    

Berdasarkan analisis data, pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan tersebut memiliki kualitas yang cukup baik, berdasarkan pada perolehan angka kumulatif dari perhitungan skor yang diperoleh sebesar 2,301 yang berarti masuk kategori cukup baik, tetapi mendekati skor Baik (2,335). Hasil masing-masing indikator hanya menunjukkan 2 (dua) kategori jawaban yaitu Baik dan Cukup Baik dengan rincian 2 (dua) indikator yang masuk kategori Baik dan 2 (dua) masuk kategori Cukup Baik. Indikator yang dinilai Baik adalah keterampilan petugas perpustakaan dan pelayanan anggota perpustakaan, sedangkan yang di nilai Cukup Baik adalah kondisi gedung perpustakaan dan kelengkapan koleksi buku yang ada di perpustakaan.

          

Dilihat dari masing-masing item pertanyaan, persepsi penilaian pelayanan menunjukkan bahwa ada beberapa yang penilaiannya tinggi dan ada yang rendah. Penulis kelompokkan yang tertinggi dengan nilai >2,500 dan terendah dengan nilai <2,00. Penilaian pelayanan tertinggi adalah kemudahan menjangkau gedung perpustakaan, biaya pembuatan kartu anggota, persyaratan pembuatan kartu anggota, keramahan petugas perpustakaan, kelincahan petugas perpustakaan dan pleksibilitas pelayanan yang diberikan. Sedangkan penilaian pelayanan terendah adalah perbaikan lembar buku yang hilang, perbaikan lembar kertas buku yang robek dan batas waktu pembuatan kartu anggota perpustakaan. 

  1. Saran-saran

    

Untuk lebih memberdayakan perpustakaan secara maksimal, perlu dikemukakan beberapa saran pada pihak pengelola Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Samarinda sebagai berikut :

    1. Ada beberapa indikator yang masuk kategori Baik seperti; Kemudahan menjangkau gedung perpustakaan, pencahayaan ruangan, pelayanan pembuatan kartu anggota, biaya pembuatan kartu anggota, persyaratan pembutan kartu anggota, denda, kebersihan buku dari debu, pleksibilitas pelayanan, kelincahan petugas, dan keramahan petugas hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan terus, sehingga mahasiswa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
    2. Beberapa indikator yang masuk kategori Cukup Baik seperti; penataan rak buku, penataan kursi baca, suhu ruangan, jumlah maksimal buku yang dipinjam, lamanya batas peminjaman, kemutakhiran bahan pustaka, perbaikan sampul buku, penataan buku sesuai dengan klasifikasinya, dan penataan buku berdasarkan koleksi, perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi dengan harapan mahasiswa yang datang keperpustakaan merasa puas dan harapannya menjadi baik.
    3. Beberapa indikator masuk kategori Cukup baik akan tetapi mendekati ambang batas penentuan skor penilaian tidak baik seperti ; penataan meja baca, batas waktu pembuatan kartu anggota perpustakaan, kelengkapan koleksi buku, perbaikan lembar kertas buku yang robek dan perbaikan lembar buku yang hilang, hendaknya ditinjau kembali baik aturan/kebijakan serta tata ruangan yang ada sehingga memberikan kemudahan bagi mahasiswa dengan harapan pelayanan yang diberikan benar-benar pelayanan yang baik.
    4. Perbaikan lembar buku yang robek maupun yang hilang harus cepat dilakukan, dengan cara adanya infomasi dari pihak perpustakaan kepada mahasiswa yang membaca ataupun yang meminjam, apabila ada menemukan lembar kertas buku yang robek maupun yang hilang harap melaporkan kepada petugas yang ada, sehingga petugas mengetahui buku yang mana ada lembaraannya yang robek maupun hilang.
 
 

BIBLIOGRAFI

    Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, CV. Rajawali, Jakarta, 1989

    Abdul Hakim, Konflik dalam Organisasi dan Kaitannya dengan Kualitas Pelayanan Publik, dalam Jurnal Administrasi Negara, Vol I, No.2, Maret 2001

    Darmono, Manajemen dan Tata Kerja PerpustakaanSekolah, PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2001.

    Ema Widiastuti, Promosi dan Pengembangan Pelayanan Perpustakaan, Makalah Pelatihan Manajemen Perpustakaan, Yogyakarta, 1998

    Ismadi H.P, Manajemen Pelayanan Publik,  Rineka Cipta, Jakarta, 2001

    Ismail Mohamad, Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Pengembangan Standar Pelayanan dan Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat, Bahan Rapat Koordinasi Aparatur Negara Tingkat Nasional, Kantor Menteri PAN, 12 Februari 2002

    Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

    J. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

    Karmidi Matmoatmadja, Pelayanan Bahan Pustaka, Universitas Terbuka Depdikbud, Jakarta, 1993

    Lasa H.S, Membina Perpustakaan Madrasah dan Sekolah Islam, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2002

    N. Huda, Pengantar dan Orientasi Umum Perpustakaan Sekolah dan Desa,  Malang, 1994

    Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, 1991, PT. Gramedia, Jakarta, 1991

    Soetopo, Pelayanan Prima, LAN Press, Jakarta, 1999

    Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, LAN Press, Jakarta, 2000

Undang-undang tentang Layanan Perpustakaan No 43 pasal 14 Tahun 2007 
 
 
 

STRATEGI PEMBANGUNAN

DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

Drs. Badruddin Nasir, M.Si3 

Abstrak

Tulisan ini menyajikan tentang strategi pembangunan yang didukung dengan adanya teori-teori pembangunan sehingga diharapkan adanya pembangunan yang merata dan menyeluruh di seluruh aspek kehidupan. Perspektif teoritis tersebut adalah Strategi Pembangunan,Teori Modernisasi, Pendekatan Teori Pertumbuhan Struktural. 

Keyword : Strategi, Pembangunan.  
 

I. PENDAHULUAN

    Usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan berbagai Negara sedang berkembang pasca PD II dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan masalah kepincangan distribusi pendapatan. Kegagalan tersebut telah menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, terutama para ekonom, untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi kehidupan sebagian besar umat manusia di bumi ini.

    Kompleksitas masalah pembangunan dan banyaknya faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan merupakan faktor penyebab terpenting dari keadaan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan masalah yang dianalisis di dalam ekonomi pembangunan mencakup bidang yang sangat luas. Faktor penting lainnya yang menyebabkan keadaan tersebut adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangkan dasar yang berlaku umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

    Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan wilayah, secara umum kita dihadapkan pada banyak tantangan yang sangat berbeda sifatnya dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Tantangan pertama berkaitan dengan liberalisasi arus investasi dan perdagangan global. Sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi mikro maupun makro dalam negeri. Tantangan internal disini dapat meliputi transformasi struktur ekonomi, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah iptek, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi. 

II. PERMASALAHAN

    Dengan kompleksnya masalah dalam pembangunan, maka dibutuhkan adanya strategi pembangunan yang didukung dengan adanya teori-teori pembangunan sehingga diharapkan adanya pembangunan yang merata dan menyeluruh di seluruh aspek kehidupan. 

III. PEMBAHASAN

A. Strategi Pembangunan

    Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada, maka ada beberapa pendekatan strategi dan teori-teori pembangunan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

    Strategi pembangunan yang berakar kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal di dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensi (memberdayakannya). Sehingga akan meningkatkan produktivitas rakyat dan sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasya. Dengan demikian pemberdayaan tidak saja menumbuh dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Sehingga partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi rakyat.

    Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Seperti yang terjadi di Taiwan. Dimana pengalaman Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan beriringan. Taiwan adalah salah satu Negara dengan tingkat kesenjangan yang paling rendah ditinjau dengan berbagai ukuran (tahun 1987, Gini rationya 0,30, termasuk yang terendah di dunia), tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dapat dipeliharanya secara berkelanjutan (Brautigam, 1995). Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpou pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Strategi yang lain yang bisa digunakan adalah strategi pengembangan ekonomi rakyat. Sebenarnya ekonomi rakyat muncul sebagai akibat adanya kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat. Adanya kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat tampak pada perbedaan pendapatan dan kesejahteraan yang mencolok antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam masyarakat.

    Beberapa langkah strategis harus ditempuh, diantaranya yang penting adalah, Pertama, peningkatan akses kepada asset produksi. Bagi masyarakat petani yang masih dominant dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sungguh penting dalam melindungi dan memajkan ekonomi rakyat ini.

    Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kusaha ekonomi rakyat. Dalam hal ini pertama-tama yang harus dilakukan adalah rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sara perhubungan yang akan memperlanjar pemasaran produknya. Selain itu, rakyat harus pula diorganisasikan untuk bersama-sama memasarkan hasil produksinya sehingga sedikit banyak memperkuat posisinya. Seperti halnya dengan pembentukan koperasi. Hal yang penting pula adalah informasi pasar mengenai kecenderungan permintaan di pasar domestic maupun pasar internasional, harga, kualitas, standar, dan sebagainya sehingga produksi rakyat sejalan dengan permintaan pasar.

    Dalam hal ini tugas pemerintah yang amat penting adalah pengelolaan ekonomi makro yang menunjang bagi ekonomi rakyat. Stabilitas ekonomi amat penting bagi ekonomi rakyat karena yang pertama-tama dirugikan jika terjadi gejolak adalah rakyat. Kebijaksanaan harga, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dikuasai pemerintah, juga harus diarahkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

    Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang sasarannya kuantitatif ini harus diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang dan di seluruh daerah. Pendidikan harus makin terkait dengan kebutuhan pasar kerja, terutama pasar kerja setempat. Pelayanan kesehatan juga harus makin ditingkatkan secara makin merata, disertai dengan upaya peningkatan gizi. Disamping pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, kesehatan berperanm besar dalam menentukan produktivitas.

    Keempat, kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat. Industri rakyat, yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional. Proses industrialisasi harus mengarah ke perdesaan dengan memanfaatkan potensi setempat, yang umumnya adalah agroindustri. Dalam proses ini justru jarang terjadi penggusuran�� ekonomi rakyat karena yang datang adalah industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya, dan mendatangkan tenaga kerja dari luar, yang justru menyaingi ekonomi rakyat sendiri. Akibatnya adalah proses kemiskinan baru, dan menciptakan kesenjangan antara pendatang dan masyarakat setempat.

    Industri pedesaan sebenarnya merupakan industri kecil dan sedang, yang memanfatkan sumber daya alam setempat dengan cara yang lestari, memakai tenaga kerja setempat, menggunakan lembaga-lembaga social dan ekonomi yang adad, dan memperkuat ekonomi rakyat pada umumnya. Pola industrialisasi serupa ini harus ditempuh bersamaan dengan pengembangan industri berteknologi tinggi dan padat modal yang berkembangnya di perkotaan.

    Kelima, kebijaksanaan ketenagakerjaan yang mernangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan pengusaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Dalam rangka itu secara luas harus disediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan, bagi mereka harus disediakan system pendanaan seperti kredit yang diperingan syarat-syarat dan biayanya, modal ventura, dan sebagainya.

    Dalam kebijaksanaan ketenagakerjaan, kebijaksanaan upah amat penting. Upah terlalu rendah tidak merangsang produktivitas, dan merupakan distorsi pada biaya produksi. Upah yang rendah juga menyebabkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja menjdi tidak ekonomis. Dengan demikian penetapan upah yang wajar, adil, dan secara ekonomisdibenarkan, sangatlah diperlukan dan strategis pula sifatnya, dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi rakyat.

    Keenam, pemerataan pembangunan antardaerah. Ekonomi rakyat tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat ini, perhatian besar perlu diberikan agar pembangunan dapat lebih merata dan dengan demikian memberi kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk juga berkembang. Dalam hal ini. Pemerintah daerah perlu diberi tanggung jawab yang lebih luas untuk membangun daerahnya dan memperkuat ekonomi rakyatnya. Dalam rangka itu harus diupayakan untuk mempercepat proses otonomi daerah, yang titik beratnya di tingkat II. Untuk itu, sumber daya manusia dan institusi-institusi daerah perlu terus-menerus diperkuat. Penguatan itu antara lain dengan makin memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam mengelola dana pembangunan.

    Ketujuh, adanya perangkat peraturan perudangan yan memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemerataan, dan dalam hal ini peningkatan kesempatan untuk berkembang lebih cepat pada ekonomi akyat, harus ditangani secara tersendiri dan bukan sebagai hasil sampingan. Dengan cara itu, justru diharapkan akan dihasilkan pertumbuhan, bahkan secara makin kukuh dan berkesinambungan.

    Strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan ini ada tiga hal yang amat pokok. Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara popular disebut keberpihakan. Ini ditunjukan langsung kepada yang memerlukan, dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhanna. Kedua, program itu harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran. Ketiga, karena keterbatasannya, secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Oleh karena itu, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif sehingga penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

    Dengan banyaknya masalah dalam pembangunan, membutuhkan strategi yang beragam untuk mengatasi masalah tersebut. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi strategi pembangunan yang ditawarkan. Salah satu diantaranya adalah strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan.

    Seperti di Indonesia, pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan bermuara pada manusia sebagai insane yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untukmengangkat harkat dan martabatnya.

    Dalam perspektif ini masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama sehingga upaya penanggulangannya pun menuntut keikutsertaan aktif dari seluruh bangsa Indonesia.

    Sebenarnya kemiskinan merupakan masalah nasional dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah sendiri melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunannya saja, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama segenap pelaku ekonomi danmasyarakat secara keseluruhan.

    Kemiskinan merupakan masalah dalm pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan. Jika dikaji berdasarkan keadaan penduduk dan potensi wilayah. Dari segi keadaan penduduk, penentuan penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Adapun potensi wilayah digunakan untuk menetapkan wilayah-wilayah atau desa-desa yang dikategorikan sebagai wilayah atau desa tertinggal. Penduduk miskin umumnya erat kaitannya dengan wilayah miskin.wilayah dengan potensi daerah tertinggal besar kemungkinannyamenyebabkan penduduknya miskin.

    Berbagai penyebab yang memunculkan masalah kemiskinan, diantaranya adalah: jika ditinjau dari sumber penyebab kemiskinan, dikenal adanya kemiskinan cultural dan kemiskinan structural. Kemiskinan cultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Penyebab lain yang dapat menyebabkan kondisi kemiskinan, sekurang-kurangnya disebabkan oleh empat penyebab berikut:

    Pertama, rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

    Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.

    Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.

    Keempat, kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

    Dengan adanya masalah kemiskinan ini harus diupayakan penanggulangannya. Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sector dan wilayah.

    Tekanan paling utama dalam kebijaksanaan yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin harus diletakkan pada perbaikan pelakunya, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasarnya dan pengembangan kegiatan ekonominya. Program ini harus dilaksanakan secara selektif dan terarah, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Langkah yang diperlukan adalah meningkatnya efektivitas, efiiensi, dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap perlu terus ditingkatkan.

    Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan pelaksanaan program IDT. Program IDT merupakan suatu upaya untuk membangun kesetiakawanan sosial dan rasa kebersamaan melalui peningkatan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, harga diri, dan percaya diri masyarakat. Program ini memebrikan tanggung jawab kepada aparat yang paling dekat dengan masyarajat, dan memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Aparatur pemerintah terutama di tingkat desa, dituntut untuk peka, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan pembangunan di lingkungan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

    Program IDT memuat tujuan-tujuan yang hendak dicapai, diantaranya (1) sebagai pendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan, (2) sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan dan (3) sebagai upaya pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan dana bergulir untuk modal usaha bagi penduduk miskin.

    Hal lain yang harus juga diperhatikan dalam strategi pembangunan adalah masalah kebijaksanaan ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran juga akan berpotensi menghambat jalannya pembangunan. Jika ditinjau dari segi masalah pengangguran, seperti yang terjadi di Indonesia. Indonesia masih merupakan suatu ekonomi Negara yang sedang membangun dengan kelebihan tenaga kerja serta banyak masalah-masalah klasik yang menandai ekonomi yang demikian.

    Sebenarnya masalah pengangguran berakar pada dua hal pokok, yaitu pada pola pertumbuhan ekonomi dan penyerakan tenaga kerja di satu pihak dan pada sumber pertumbuhan ekonomi yang dijadikan andalan di pihak lain.pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang, baik antarsektor, antardaerah, maupun antargolongan, akan menimbulkan ketimpangan dalam produktivitas tenaga kerja.

    Berbagai upaya harus dilakukan untuk menanggulangi masalah pengangguran. Masalah pengangguran pada dasarnya mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja disbanding kemampuan ekonomi untukmnyerapnya. Dari sisi penawaran, pertama-tama masalah ini harus diatasi dari sumber awalnya, yaitu menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Erat kaitannya dengan upaya penurunan laju pertambahan penduduk adalah upaya untuk lebih memeratakan persebarannya, yaitu antara Jawa dan luar Jawa, dan antara desa dan kota. Dalam jangka yang lebih panjang, maka langkah mendasar yangharus diambil adalah bagaimana menarik minat penduduk berpindah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

    Pembangunan desa dan kota harus lebih diserasikan. Pembangunan yang terpusat di kota-kota besar akan mendorong permintaan sarana public seperti sarana pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang akan makin terkonsentrasi. Karena itu, pembangunan di pedesaan perlu lebih ditingkatkan. Modernisasi dan industrialisasi perlu diperkenalkan ke wilayah pedesaan melalui agroindustri dan agrobisnis yang dapat menampung peralihan lapangan kerja dari sektor tradisional ke sektor modern di pedesaan dengan demikian akan mengurangi arus urbanisasi.

    Setelah mengetahui berbagai strategi pembangunan yang bisa digunakan, maka hal tersebut harus didukung dengan adanya teori-teori pembangunan. Banyak teori pembangunan yang diapparkan oleh para ahli, diantaranya adalah hal-hal di bawah ini : 

B. Teori Modernisasi

    Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih, adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Negara tersebut juga akan rendah.

    Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar yang sangat terkenal di kalangan ahli ekonomi pembangunan. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi.

    Oleh karena itu para ahli ekonomi pembangunan di Negara-negara dunia ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri). Teori Harrod-Domar memang tidak mempersoalkan masalah manusia. Bagi kedua tokoh itu yang penting adalah menyediakan modal untuk investasi.

    Berbeda dengan Teori Harrod-Domar, Teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Studi Weber ini merupakan salah satu studi pertama yang meneliti hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan Etika Protestan. Etika Protestan inilah yang menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa.

    Berbeda dengan David McClelland, dia berkesimpulan bahwa untuk membuat sebuah pekerjaan berhasil, yang penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Konsepnya yang terkenal adalah the need for Achevement, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi.

    McClelland mengatakan bahwa kalau dalam sebuah masyarakat ada banyak orang yang memiliki n-Ach yang tinggi, dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    Sedangkan menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat yang maju. Rostow membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap, yaitu :

  1. Masyarakat Tradisional

    Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis. Produksi hanya dipakai untuk konsumsi, tidak ada investasi.

  1. Prakondisi untuk Lepas Landas

    Masyarakat tradiosional tetap harus bergerak, yangpada akhirnya di suatu titik, mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Keadaan ini seringkali terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Sehingga di dalamnya mulai berkembang ide pembaharuan.

    Pada masa ini tabungan mulai dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan.

  1. Lepas Landas

    Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian juga berkembang.

    Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak, supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal.

  1. Bergerak ke Kedewasaan

    Dalam tahap ini industri berkembang dengan pesat. Negara mulai memantapkan posisinya dalam perekonomian global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksikan di dalam negeri, impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.

  1. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

    Kerena adanya kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas ada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang kemajuan secara terus menerus.

    Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wiraswastawan. Ada beberapa kondisi sosial yang melahirkan para wiraswastawan, yaitu :

  1. Adanya elite baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional dimana dia hidup, untuk mendapatkan prestise dan mencapai kekuasaan melalui cara-cara konvensional yang ada.
  2. Masyarakat tradisional yang ada cukup fleksibel untuk memperbolehkan warganya mencari kekayaan sebagai jalan untuk menaikkan statusnya dalam masyarakat.

    Rostow juga berpendapat tentang aspek-aspek non-ekonomi yang saling berkaitan dengan aspek yang lain, yaitu:

  1. Meningkatnya onvestasi di sector produktif dari (katakanlah) 5% (atau kurang) menjadi 10% (atau lebih) dari pendapatan nasional.
  2. Tumbuhnya satu atau lebih sektor industri enufaktur yang peting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
  3. Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas. Disamping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.

    Selanjutnya menurut Hoselitz, mengatakan bahwa faktor kondisi lingkunganlah yang dianggap penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, bagi Hoselitz pembanguann membutuhkan pemasokan dari beberapa unsir :

  1. Pemasokan Modal besar dan Perbankan

    Pemasokan modal dalam jumlah yang besar, membutuhkan lembaga-lembaga yang bisa menggerakkan tabungan masyarakat dan menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan lembaga perbankanlah yang paling efektif.

  1. Pemasokan tenaga Ahli dan Terampil

    Tenaga yang dimaksudkan adalah tenaga kewiraswastaan, administrator professional, insinyur, ahli ilmu pengetahuan, dan tenaga manajerial yang tangguh. 

    C. Pendekatan Teori Pertumbuhan Struktural.

        Titik sentral pembahasan teori pertumbuhan structural ini terletak pada mekanisme transformasi ekonomi yang terjadi di Negara-negara sedang berkembang. Menurut Todaro (1991), transformasi tersebut mulai berjalan dari kondisi perekonomian  yang didominasi sektor pertanian yang bersifat subsistence, hingga terciptanya perekonomian modern yang didominasi sector industri dan sector jasa. Ada 2 (dua) teori perubahan structural yang terkemuka, yaitu :

        Pertama, Teori Pembangunan Arthur Lewis. Kajian utama teori Lewis ini adalah membahas tentang proses pembangunan yang terjadi antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, yang mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Terjadinya arus urbanisasi tersebut diakibatkan adanya pola investasi yang terjadi di sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan, Penetapan upah yang terjadi di sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan. Dalam menyusun teorinya Lewis berasumsi bahwa sistem perekonomian suatu negara (NSB) pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu : Perekonomian tradisional (agraris) yang terdapat di pedesaan dan Perekonomian modern (industri dan jasa) yang berpusat di daerah perkotaan.

        Akibat dari adanya perbedaan kondisi itulah yang menurut Lewis menyebabkan terjadinya proses urbanisasi. Terjadinya urbanisasi akan mampu meningkatkan ekspansi output ini akan dapat mempercepat terjadinya reinvestasi sektor industri, sehingga akumulasi modal di sektor modern menjadi relatif cepat berkembang.

        Namun dalam kenyataannya asumsi dasar yang dibangun oleh Lewis dalam menyusun teorinya tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa kritik terhadap teori ini, yaitu : a) Dalam banyak kasus ternyata surplus tenaga kerja tidak terjadi di daerah pedesaan, namun justru terjadi di perkotaan. b) Terjadinya urbanisasi tidak selalu bisa mendorong terhadap ekspansi output. c) Reinvestasi tidak selalu mampu menciptakan lapangan kerja, melainkan justru mempersempit lapangan kerja, karena reinvestasi yang dilakukan oleh sektor industri berupa penambahan mesin-mesin produksi yang hemat tenaga kerja.

        Kedua, Teori Pembangunan Hollie Chenery. Chenery dalam menyusun teorinya yang diberi nama Pattern of Development Theory memfokuskan perhatiannya pada perubahan struktur dalam proses perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu Negara Sedang Berkembang. Perkembangan atau pertumbuhan ekonomi bagi NSB selalu berjalan dari sektor pertanian yang tradisional menuju ke sektor industri. Transformasi ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik, sejalan dengan peningkatan income perkapita warga negaranya, yang dapat dilihat sebagai berikut :

      1. Dalam struktur hubungan ekonomi metropolis dan satelit sebagaimanan diuraikan oleh teori depensia mengakibatkan perekonomian Negara metropolis akan berkembang pesat, sedangkan Negara satelit yang miskin menuju kea rah keterbelakangan.
      2. Negara-negara miskin yang sekarang menjadi satelit baru akan berkembang secara sehat sekonominya apabila mereka memutuskan hubungan dengan Negara-negara metropolis (Negara maju).
      3. Kawasan Negara yang sekarang ini miskin dan terbelakang sebagian besar merupakan Negara penghasil komoditas ekspor yang dahulunya telah menjalin hubungan dengan Negara-negara maju yang metropolis.

         Selain itu pula Thetonio Dos Santos menyusun klasifikasi bentuk-bentuk ketergantungan Negara miskin kepada Negara maju menjadi tiga macam ketergantungan, yaitu : a) Colonial Dependence (ketergantungan colonial), hal ini terjadi karena adanya bentuk perdagangan luar negeri jaman penjajahan yang bersifat moopolistik dari Negara penjajah, b) Industrial Financial Dependence (ketergantungan industri keuangan), yaitu ketergantungan yang ditandai oleh adanya domiasi modal besar dari Negara-negara maju yang diinvestasikan di Negara-negara miskin, c) Technological Industrial Dependence (ketergantungan teknologi industri), merupakan bentuk ketergantungan teknologi canggih yang ditawarkan oleh Negara-negara maju kepada Negara-negara miskin.

        Lebih jauh penganut teori ini menuduh bahwa badan-badan keuangan internasional, seperti IMF merupakan lembaga yangmenyebabkan terjadinya peningkatan ketergantungan Negara miskin terhadap Negara maju, sebab bantuan atau pinjaman dana yang diberikan tidak terlepas dari vasted interest dari Negara donor.

        Teori lain yang adalah teori ketergantungan (dependencia) ini pertama kali dikembangkan di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Menurut para pengikut teori ini, keterbelakangan (underdevelopment) negera-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat prakapitalis tersebut tergabung kedalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Dengan demikian masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan menjadi daerah pinggiran dari daerah-daerha metropolitan yang kapitalis.

        Daerah-daerah pinggiran ini dijadikan daerah-daerah jajahan dari Negara-negara metropolitan. Mereka hanya berfungsi sebagai produsen-produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri Negara-negara metropolitan itu, dan sebaliknya merupakan konsumen-konsumen barang-barang yang dihasilkan industri-industri di negara metropolitan tersebut. Dengan demikian timbul struktur ketergantungan yang merupakan rintangan yang hampir tak bisa diatasi serta merintangi pula pembangunan yang mandiri.

        Dalam mazhab ketergantungan ada 2 aliran, yaitu Marxis serta Neo-Marxis dan aliran Non-Marxis. Aliran pertama diwakili oleh Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Rudolfo Stavenhagen, Vasconi dan Ruy Mauro Marini. Aliran ini menggunakan kerangka analisis dari teori Marx dan Neo-Marxis tentang imperialisme. Aliran ini tidak membedakan secara tajam antara struktur intern dan struktur ekstern, karena kedua struktur tersebut pada dasarnya dipandang sebagai faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Struktur intern masa kini dari daerah-daerah pinggiran tersebut memang sudahberadab-abad dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar sistem tersebut, sehingga seluruh struktur ini sudah terbuka bagi struktur ekstern. Dengan kata lain, struktur intern daerah pinggiran tersebut hanyan menjadi bagian yang tergantung dari struktur kapitalis dunia.

        Selain itu aliran Marxis dan Neo-Marxis ini mengambil perspektif perjuangan kelas internasional antar pemilik modal (para kapitalis) disatu pihak dan kaum buruh (masa proletar yang besar) di pihak lain. Untuk memperbaiki nasib dan kedudukan mereka, maka kaum proletar dunia perlu mengambil prakarsa dengan menumbangkan kekuasaan golongan kelas pemerintah yang hanya menjadi alat dari pusat metropolitan yang jahat. Oleh karena itu menurut aliran ini resep pembangunan untuk daerah pinggiran adalah revolusi.

        Munculnya Teori Ketergatungan tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Teori Ketergantungan menunjukkan bahwa Negara-negara yang ekonominya lebih kuat bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur social, politik, dan ekonomi Negara yang lemah.

        Kritik terhadap teori Ketergantungan datang baik dari kubu teori-teori Liberal maupun dari teori-teori Marxis, yang mendoron banyak bermunculannya teori-teori baru dari kubu kaum Marxis, yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada Teori Ketergantungan, antara lain Teori Liberal, Teori Bill Warren, Teori Artikulasi, Immanuel Wallerstein:Teori Sistem Dunia. 

    BIBLIOGRAFI

      Arief, S., 1995, Neo-Kolonialisme, Makalah Pada Seminar Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Sekretariat Bina Desa, di Jakarta, 3 Agustus.

      Budiman Arif., 2003 Teori Pembangunan Negara Sedang Bekembang, UI Press, Jakarta

      Boeke, J.H. 1948. The Interest of the Voiceles Far East. Leiden : Universitare Pers Leiden.

      Fananie, M.Zainuddin, 1996, Pembangunan Bernuansa Martabat Manusia, Universitas Muhammadiyah Press; Surakarta.

      Gilbert, Alan & Josep Gugler, 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Tiara Wacana, Yogyakarta.

      Herlianto M. Th, 1986. Urbanisasi dan Pembangunan Kota, Alumni Bandung.

      Rogers, Evereet, 1969. Modernization Among Peasant. New York : Holt, Rinehart and Winston.

      Hamid, Eddy Suardi, 2004, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Issu-Issu Ekonomi Politik Indonesia, UII Press, Yogyakarta

      Hoebel, Adamson E & Evereet L. Frost. Cultural and Social Anthropology. McGraw-Hill Inc., 1976 : 10.

      Marzali Amri. Pemikiran Prof. Koentjaraningrat tentang Integrasi Nasional. Sebuah Analisis dan Sintesa, dalam bulletin Wacana Antropologi, No.1, Juli- Agustus 1999, AAI, Jakarta.

      Mubyarto, 2000, Membangun Sistem Ekonomi , BPFE; Yogyakarta.

      Meier, Gerald M. 1989. Leading Issuesin Economic Development. Oxfort University Press.

      Wibowo, R., 1997, Strategi Industrialisasi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis Komunditas Unggulan, Makalah disampaikan pada pelatihan pengkajian system usahatani spesifik lokasi dengan pendekatan teknologi terapan adaptif, BPPfP Ciawi-Bogor, 14 Maret-12 April 2001. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      PENILAIAN KINERJA APARATUR

      BERORIENTASI MASA DEPAN

      Susi Hardjati4 

      Abstract

      Accommodate strategy of performance appraisal is needed to evaluate the government employee performance. The performance appraisal system of central government employee and local government employee that based on the DP3 is not effective during this time. In the implemantation, the performance appraisal trough DP3  is not yet mirroring the good instrument to appraise the successful of employee performance, because the evaluation method that have been using during this time is not fully accomodating the prevailing. This article attempts at discussing such malpractices and biases in the process of performance evaluation for government employees, and offering an alternative method of evaluation focusing on the future performance.  

      Keywords : performance appraisal, performance appraisal model 
       

      I. PENDAHULUAN

          Baik-buruknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik-buruknya mesin birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, birokrasi pemerintah sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia aparaturnya di dalamnya sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Good Governance bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Aparatur sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Untuk itu, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah.

          Untuk mencapai itu semua dibutuhkan sosok SDM aparatur (PNS) yang profesional, yang mempunyai sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan, disiplin, bermoral, bermental baik, akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pelayan public yang baik. Menyimak kenyataan tersebut, maka peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan potensi SDM agar menjadi kreatif dan inovatif.

          Seiring dengan tuntutan tersebut, maka setiap organisasi membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas. Konsekuensinya, organisasi memerlukan SDM yang memiliki keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk tercapainya tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja yang baik dari pegawainya.

          Dengan demikian, untuk mengetahui kemampuan dan keahlian setiap pegawai perlu di ukur agar dapat diketahui sejauh mana kinerja mereka, sehingga secara optimal dapat menunjuang tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja (performance appraisal) yang handal memiliki peranan yang sangat penting. Dengan kegiatan tersebut pimpinan organisasi dapat mengidentifikasi peningkatan yang diperlukan pada sumber daya aparatur yang berhubungan dengan analisis dan penempatan pegawai,  pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan lain-lain.  

      II. PERMASALAHAN

          Tulisan ini mencoba untuk mengkaji metode pengukuran kinerja yang selama ini gunakan di berbagai lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang kita tahu, dilaksanakan melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai (DP3). Disamping itu, analisis juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada, serta untuk memberikan masukan penyempurnaan. Evaluasi terhadap keberadaan DP3 penting, mengingat bahwa sejak perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi UU No. 43 Tahun 1999 belum dilakukan pembaharuan terhadap metode pengukuran kinerja.  

      III. PEMBAHASAN

      A. Konsep Kinerja

          Dalam lingkup manajemen SDM,  menurut Mangkunegara (2001), istilah kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang mampu dihasilkan  oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

          Istilah kinerja juga digunakan dalam lingkup kelembagaan yang berarti hasil kerja yang ditunjukkan suatu lembaga selama periode tertentu. Kinerja suatu lembaga dapat dikatakan optimal apabila lembaga tersebut mampu menyusun rencana dan melaksanakannya, serta mampu mengatasi kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Di samping itu, kinerja juga berkaitan erat dengan produktifitas pegawai  karena kinerja merupakan indikator yang signifikan dalam menentukan produktifitas organisasi. Dengan demikian, upaya untuk melakukan analisis terhadap pengukuran kinerja pegawai dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

          Performance atau dalam bahasa Indonesia dinamakan kinerja menurut Prawirosentono (2000) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenangnya dan tanggung jawabnya masingmasing untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Bernard (1999), mengemukakan bahwa ungkapan seperti output, kinerja, efisiensi, efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Produktivitas merupakan rasio output terhadap input. Bahkan ada yang melihat performance dengan memberikan penekanan kepada nilai efisien, yang diartikan sebagai rasio output dan input, sedang pengukuran efisien menggantikan penentuan outcome tersebut. Selain efisiensi, produktivitas juga dikaitkan dengan kualitas output yang diukur berdasarkan beberapa standar yang telah ditentukan sebelumnya.

          Dengan demikian, suatu definisi yang cukup komprehensif tentang kinerja tampaknya dapat diformulasikan berdasarkan beberapa definisi di atas. Kinerja, dalam lingkup kepegawaian, adalah  hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar aturan, dan sesuai dengan moral serta etika. 

      B. Syarat Efektivitas Sistem Penilaian Kinerja

          Didalam melakukan penilaian kinerja pegawai tersebut, diperlukan suatu sistem yang praktis, relevan, handal, dan dapat diterima, sehingga hasil yang dicapai dari penilaian tersebut bisa bermanfaat baik untuk pegawai itu sendiri maupun bagi administrasi kepegawaian organisasi dimana PNS tersebut bekerja.

          Suatu sistem penilaian kinerja yang baik harus bisa menampung berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh para pegawai, terutama yang mempunyai dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai situasi yang dihadapi oleh seseorang di luar pekerjaannya, seperti masalah keluarga, keadaan keuangan, tanggung jawab sosial dan berbagai masalah pribadi lainnya pasti berpengaruh terhadap prestasi kerja seseorang.

          Hal ini berarti sistem penilaian tersebut harus memungkinkan para pegawai untuk mengemukakan berbagai masalah yang dihadapinya itu. Organisasi seyogianya memberikan bantuan kepada para anggotanya untuk mengatasi masalahnya itu.

          Menurut Cascio (1992), ada enam syarat yang bisa dipakai untuk mengukur efektif tidaknya suatu Sistem Penilaian Kinerja, yaitu :

      1. Supervisor (penilai), mengukur kemampuan dan motivasi penilai dalam melakukan penilaian secara terus menerus, merumuskan prestasi kerja pegawai secara objektif, dan memberikan umpan balik kepada pegawai.
      2. Relevance (keterkaitan), mengukur keterkaitan langsung unsur-unsur penilaian prestasi kerja dengan uraian pekerjaan.
      3. Sensitivity (Kepekaan), mengukur keakuratan/kecermatan system penilaian prestasi kerja yang dapat membedakan pegawai yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, serta sistem harus dapat digunakan untuk tujuan administrasi kepegawaian.
      4. Reliability (Keterandalan), mengukur keandalan dan konsistensi alat ukur yang digunakan.
      5. Practicality (kepraktisan), mengukur alat penilaian prestasi kerja yang mudah digunakan dan dimengerti oleh penilai dan bawahannya.
      6. Acceptability (dapat diterima), mengukur kemampuan penilai dalam melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan tugas dan tanggung jawab bawahannya. Mengkomunikasikan dan mendefenisikan dengan jelas standar dari unsur-unsur penilaian yang harus dicapai.
       

      C. DP3 Sebagai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

          Pasal 20 UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjadi landasan keberadaan DP3. Lengkapnya adalah: ��Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.��

          Dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan: ���� unsur yang perlu dinilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, antara lain adalah prestasi kerja, rasa tanggung jawab, kesetiaan, prakarsa, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Ukuran yang digunakan dalam menentukan daftar urut kepangkatan adalah ketuaan (senioritas) dalam pangkat, jabatan, pendidikan/latihan jabatan, masa kerja dan umur.��

          Pengaturan lebih lanjut tentang DP3 terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Unsur yang dinilai dalam DP3 sesuai PP tersebut ada delapan buah yakni: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Jadi, PP tersebut jika dibandingkan dengan UU-nya menambah unsur ��kejujuran�� dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan. Adapun nilai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan dengan sebutan angka sebagai berikut: amat baik (91 – 100), baik (76 – 90), cukup (61 – 75), sedang (51 – 60) dan kurang (50 ke bawah).

          PP tersebut juga mendefinisikan kedelapan unsur dalam DP3. Sebagai contoh, yang dimaksud dengan unsur prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, dalam lampiran PP tersebut dicantumkan kriteria-kritera apakah seorang PNS berhak mendapatkan nilai ��Amat Baik��, ��Baik��, ��Cukup��, ��Sedang�� atau ��Kurang�� dalam kedelapan aspek yang dinilai. Maka jika seorang PNS mendapatkan nilai ��Baik�� dalam hal prestasi kerja, maka menurut pedoman tersebut, adalah dikarenakan ia:

      1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk-beluk bidang tugasnya;
      2. Mempunyai ketrampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya;
      3. Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya;
      4. Selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya;
      5. Pada umumnya mempunyai kesegaran jasmani dan rohani yang baik;
      6. Pada umumnya melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.

          Menarik untuk disimak, bahwa kriteria pengukuran kinerja bagi pejabat ternyata serupa dengan unsur-unsur pengukuran yang terdapat dalam DP3. Kita tahu, unsur-unsur dalam instrumen pengukuran tersebut justru berlaku secara umum bagi seluruh pegawai tanpa memandang tingkatan kepegawaiannya. 

      D. Bias Penilaian Kinerja

          Jika kita mengkaji literatur tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (performance appraisal), maka model yang digunakan dalam DP3 termasuk metode graphic rating scale (GRS), dimana dalam metode yang memang paling mudah dan popular tersebut, penilai (rater) mencantumkan daftar perilaku kerja (traits) dengan sebuah kisaran penilaian untuk setiap prilaku tersebut yang biasanya menggunakan Likert Scale (amat bagus, bagus, cukup, sedang dan kurang). Pada metode ini, evaluasi subyektif dilakukan oleh penilai (rater) terhadap prestasi kerja pegawai, dimana evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang membandingkan hasil pekerjaan pegawai dengan faktor-faktor (kriteria) yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut.

            Dalam praktek dilapangan, penilaian kinerja seorang PNS, walaupun menurut PP No.10/1979 tersebut dalam penilaian harus diusahakan seobyektif dan seteliti mungkin, namun pada kenyataannya sering kali adanya unsur subyektivitas yang relatif kuat dari pejabat yang menilainya, sehingga hasil dari penilaian tersebut bisa menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, dan hasil penilaiannyapun dengan sendirinya akan mengalami bias penilaian.

            Bias yang umum terjadi dalam penilaian kinerja ialah sebagai berikut (T.V. Rao, 1992) :

      1. Hallo Effect, terjadi karena rater (penilai) menyukai ataui tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Oleh karena itu cenderung akan memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian bagi pegawai yang disukainya, dan begitu pula sebaliknya, seorangpegawai yangtidak disukainya akan mendapatkan nilai negatif pada semua aspek penilaian.
      2. Central tendency, Atasan Langsung (penilai)   tidak  ingin menilai terlalu tinggi dan terlalu rendah kepada bawahannya . dalam hal ini, penilai tidak mau ambil pusing dengan urusan DP3 sehingga menganggap semua bawahannya mempunyai nilai rata-rata. Jadi semua bawahannya mendapatkan nilai  -sekitar 70 (cukup);
      3. Liniency and Severity Effect. Liniency effect ialah penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap karyawan, sehingga mereka cenderung memberi harkat (nilai) yang baik terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap karyawan sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk (keras);
      4. Assimilation and differential effect. Assimilation effect, yaitu penilai cenderung menyukai karyawan yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki kesamaan sifat dan ciri-ciri dengannya. Sedangkan differential effect, yaitu penilai cenderung menyukai menyukai karyawan yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang tidak ada pada dirinya, tapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik dibanding yang lainnya ;
      5. First impression error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang karyawan berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung akan membawa kesan-kesan ini dalam penilaiannya hingga jangka waktu yang lama ;
      6. Recency effect, penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan, dan melupakan perilaku yang lalu selama suatu jangka waktu tertentu.

          Selain adanya berbagai bias yang sering terjadi pada penilaian tersebut, pemanfaatan DP3 sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan PNS antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, dan kenaikan gaji berkala, juga pada kenyataannya belum optimal.

          Sebagai contoh bisa terlihat dengan adanya salah satu syarat untuk kenaikan pangkat sebagaimana yang disebutkan dalam PP No.3/1980, dan SE BAKN No. 05/SE/1980 pasal 8 hurup (a) bahwa : Kenaikan pangkat reguler kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada PNS apabila telah empat tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

          Persyaratan nilai DP3 tahun terakhir ini, berarti bahwa DP3 yang akan dipakai (dilampirkan) dalam pengajuan usulan kenaikan pangkat tersebut ialah penilaian untuk tahun terakhir (tahun ketiga) sejak kenaikan pangkat terakhir diterima oleh PNS bersangkutan, hal ini berarti pula bahwa baik buruknya penilaian dalam DP3 tahun pertama dan kedua, sama sekali tidak diperhatikan. Jelasnya walaupun nilai DP3 PNS bersangkutan pada tahun pertama dan kedua bernilai kurang, ia tetap akan naik pangkat, kalau nilai DP3 – nya untuk tahun ketiga, minimal bernilai baik.

          Mengkaji berbagai malpraktik dalam implementasi penilaian kinerja pegawai seperti yang digariskan dalam PP No. 10, efektivitas DP3 Perlu  dipertanyakan. Apakah DP3 selama ini benar-benar digunakan untuk menentukan kenaikan pangkat dan promosi pegawai? Jika tidak, bagaimana praktek yang ada selama ini dalam menentukan promosi suatu pegawai di suatu instansi pemerintah? Apakah cukup pegawai diangkat dalam suatu jabatan tertentu dengan mengandalkan credit point yang dikumpulkan, yang nota bene hanya faktor kuantitas yang ditonjolkan ?  Misalnya, berapa banyak melakukan audit bagi seorang auditor? Penulis yakin bahwa selama ini data dari Daftar Urut Kepangkatan-lah yang dominan digunakan dalam pengambilan keputusan promosi dan kenaikan pangkat. Atau dapat dikatakan bahwa faktor kepangkatan dan senioritas, berupa perhitungan masa kerja golongan, masih menjadi tolok ukur utama dalam keputusan tersebut.

           Namun, dengan melihat format DP3 yang tidak dapat menggambarkan secara akurat kinerja pegawai, tujuan pemerintah tersebut nampaknya belum dapat dicapai. Kajian secara mendalam terhadap implementasi DP3 disandingkandengan kebijakan kepegawaian lainnya akan membuktikan bahwa efektivitas DP3 benar-benar perlu dipertanyakan. 

      E. Model Penilaian Kinerja Yang Berorientasi Ke Masa Depan

          Menggunakan metode pengukuran yang berorientasi pada kinerja yang telah dilakukan pegawai seperti DP3, sebagaimana disitir Werther, Jr. dan Davis (1996),  bak mengendarai mobil dengan mata terarah ke kaca spion. Kita hanya tahu apa yang telah kita lalui tanpa tahu ke mana tujuan kita. Sebaliknya, metode pengukuran ke masa depan berfokus pada potensi yang dimiliki pegawai untuk melaksanakan kinerja yang akan datang, atau pada arah kinerja yang perlu dicapai di masa mendatang.

          Mengingat bahwa dalam diskusi terdahulu banyak ditemukan kelemahan dalam pengukuran kinerja dengan DP3, berikut ini akan dibahas empat metode alternatif, yang umum digunakan untuk menilai kinerja pegawai di masa mendatang. Keempat metode kinerja tersebut adalah (1) Self-appraisals, (2) Management by objectives, (3) psychological appraisals, dan (4) Assessment centre. Dalam praktiknya, metode pengukuran kinerja berorientasi ke masa depan biasanya termasuk dalam salah satu bagian dari model pengukuran kerja biasa, dan menjadi catatan bagi pegawai maupun atasan langsung tentang rencana kinerja yang akan di lakukan di masa mendatang.

            1. Self-Appraisals

          Metode self-appraisals merupakan teknik pengukuran kinerja yang dilakukan sendiri oleh pegawai, terutama yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki untuk pelaksanaan kerja di masa mendatang. Cara pengukuran seperti ini sangat cocok apabila dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan diri pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai menilai diri sendiri, sikap mempertahankan diri yang umumnya ditunjukkan pada saat pengukuran dilakukan oleh atasan tidak akan muncul, dan sebaliknya upaya untuk menganalisis potensi diri dan mengembangkannya akan lebih terlihat.

          Di samping itu,  hasil self-appraisals juga berguna bagi lembaga untuk mengetahui area kelemahan kompetensi pegawai dalam proses analisis kebutuhan Diklat. Namun demikian, kelemahan metode ini adalah kurang jujurnya pegawai dalam melakukan self-appraisal sehingga hasilnya kurang akurat, terlalu rendah atau tinggi. Manfaat paling menonjol dari metode ini adalah keterlibatan pegawai dalam proses pengukuran dan komitmen mereka terhadap proses pengembangan (London & Wohlers, 1991;  Campbell & Lee, 1998).

            1. Management By Objectives (MBO)

          Inti dari metode management by objectives (MBO) adalah tujuan kinerja yang terukur secara obyektif dan disepakati bersama oleh pegawai dan atasannya (Moravec, 1981). Keikutsertaan pegawai dalam proses ini diharapkan dapat lebih memotivasi mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, mereka juga dapat mengatur kinerja dalam upaya pencapaian tujuan, mengingat mereka dapat mengukur sendiri perkembangan yang telah dicapai. Namun demikian, evaluasi secara periodik perlu dilakukan untuk menyesuaikan langkah pencapaian tujuan yang ditempuh pegawai.

          Tujuan yang telah disepakati tersebut juga dapat digunakan oleh atasan untuk menentukan kebutuhan Diklat dan perkembangan yang diperlukan pegawai. Dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pegawai seharusnya terfokus pada pencapaian tujuan kinerja, dan bukan pada perilaku pegawai. Dengan demikian, penyimpangan dalam pengukuran dapat dikurangi, dan pencapaian tujuan dapat dievaluasi secara obyektif.

          Dalam praktiknya, beberapa kesulitan sering dialami para pengelola program MBO ini. Misalnya, tujuan yang ditetapkan terlalu ambisius atau terlalu sempit dibanding potensi pegawai, atau tidak disusun bersama tetapi ditetapkan secara sepihak. Hasilnya dapat ditebak: pegawai menjadi frustasi atau merasa terlalu sulit dalam pencapaian tujuan. Hal ini dapat terjadi apabila, misalnya, pegawai menetapkan tujuan yang sebenarnya terukur  secara kuantitatif, sementara yang diharapkan atasan adalah kualitas kinerja. Jadinya seperti masalah klasik dalam pengukuran kinerjakuantitatif versus kualitatif.

            1. Psychological Appraisals

          Metode psychological appraisals biasa digunakan untuk mengukur potensi pegawai bagi kepentingan organisasi pada masa mendatang. Cara ini umumnya dilakukan oleh para psikolog, baik yang dimiliki perusahaan maupun melalui outsourcing. Instrumen pengukuran yang digunakan biasanya terdiri atas psiko-tes, wawancara, diskusi dengan atasan pegawai, dan perbandingan dengan hasil tes lainnya. Hasil pengukuran mencakup kondisi psikologis pegawai, seperti tingkat intelektualitas, ketahanan emosi, kadar motivasi dan  karakteristik lainnya yang berkaitan dengan potensi individual yang bermanfaat bagi kinerja mendatang.

          Oleh karena itu, metode pengukuran ini seringkali digunakan dalam proses formasi pegawai atau keperluan pengembangan untuk mendukung karir yang bersangkutan. Meskipun demikian, karena hasil pengukuran melalui cara ini sangat tergantung pada kemampuan psikolog, banyak pegawai yang kurang pas dengan metode ini, terutama apabila dikaitkan dengan perbedaan budaya kerja.

      4.  Assessment Centre

          Berbeda dengan metode psychological appraisals yang hanya tergantung pada seorang psikolog, assessment centre pada dasarnya menggunakan berbagai jenis piranti evaluasi dan penilai (Werther & Weihrich, 1975). Di samping itu, metode ini pada umumnya digunakan untuk menilai potensi para pegawai yang potensial, pejabat atau manager yang prospektif terhadap penugasan pekerjaan dan tanggung-jawab yang lebih besar di masa mendatang. Biasanya mereka dikumpulkan di satu tempat (centre), dan selanjutnya pengukuran dilakukan secara individual.

          Proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik evaluasi potensi, seperti wawancara secara komprehensif,  psiko-tes, penelusuran biodata, pengukuran antar peserta, diskusi bebas, pengukuran oleh psikolog dan atasan peserta, dan simulasi kerja untuk melihat potensi peserta di masa mendatang.   
       
       

      IV. PENUTUP

          Setelah membaca uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil atau yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) memiliki banyak sekali kelemahan, terlebih apabila ditinjau dari perkembangan jaman, dimana keterbukaan terjadi diantara atasan dan bawahan. Bahkan untuk sistem penilaian terbaru, penilaian tidak hanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan, tetapi penilaian dilakukan juga oleh bawahan yang ditujukan kepada atasan, juga penilaian yang dilakukan oleh teman sekerja (co-worker), atau bahkan penilaian oleh pihak luar (pelanggan). Sistem penilaian yang melibatkan semua pihak ini disebut 360 degrees appraisal system. Sistem 360�� ini cukup diminati, karena cukup efektif dalam penilaian, antara lain dari sisi obyektifitas dan keterbukaan.

          Dengan melihat perkembangan jaman, dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang performance management, maka perlu adanya upaya dari pihak pemerintah ( dalam hal ini BAKN ) untuk melakukan penyempurnaan atas penilaian kinerja PNS tersebut secara tepat dan akurat.  Melalui sistem penilaian yang sempurna, diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penilaian itu sendiri bisa tercapai secara efektif, sehingga bias dihasilkan Aparatur Negara yang sempurna dan seimbang lahir maupun bathinnya, yang ditandai dengan adanya tingkat kompetensi yang tinggi dan perilaku yang mencerminkan seorang Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Adanya perilaku yang baik dan tingkat kompetensi yang tinggi pada masing-masing individu, secara langsung juga akan meningkatkan kompetensi organisasi atau instansi dimana pegawai tersebut mengabdi. 

      BIBLIOGRAFI

        Bernardin, H. John and Joyce EA Russel (1998). Human Resource Management: An Experiental Approach. Boston: McGraw-Hill

        Byars, Lloyd L. and Leslie W. Rue (2000). Human Resource Management. Boston: McGraw-Hill

        Campbell, Donald J. and Cynthia Lee, Self-Appraisal in Performance Evaluation: Development versus Evaluation, Academy of Management Review, vol. 13, 1998

        Davis, Keith and W. Newstorm (1985). Human Behavior at Work: Organizational. Boston: McGraw-Hill

        Dessler, Gary (2002).Human Resource Management. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.

        Dharma,  Agus (2001).  Manajemen   Prestasi   Kerja. Jakarta :  Rajawali

        Fernanda, Desi (2005). Mewujudkan Kepemrintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance) di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung, Volume I Nomor 4 tahun 2005.

        Keputusan Kepala BKN Nomor : 43/Kep/ 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

        London, Manuel and Arthur J. Wohlers, Agreement between Subordinate and Self-Ratings in Upward Feedback, Personnel Psychology, vol. 44, 1991

        Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu (2001). Manajemen Sumberdaya Manusia Organisasi, Bandung:  PT.Remaja Rosdakarya

        Moravec, Milan (1981), How Performance Appraisal Can Tie Communication to Productivity, Personnel Administrator, january 1981

        Nasution, M.A (1996), Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif, Bandung: Tarsito

        Nawawi, H. Hadari (1995).  Metode  Penelitian   Bidang  Sosial.  Yogyakarta :  Gajah Mada University Press

        Prawirosentono, Suyadi, 2000, Kebijakan Kinerja Karyawan, Yogyakarta: BPFE.

        Simamora, Henry (2001). Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi ke-2. Yogyakarta:  Bagian Penerbitan STIE YKPN

        Umar, Husein (1998). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Jakarta: Gramedia

        Werther, Jr, William B  &  Heinz Weihrich (1975). Refining MBO Through Negotiations, MSU Business Topic, Summer 1975.

        Werther, Jr, William B  &  Keith Davis (1966). Human Resources and Personnel Management. USA: McGraw-Hill, Inc. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        KORUPSI PENYAKIT SISTEMIK

        BIROKRASI DI INDONESIA

        Maskan AF5 

        Abstract

        Systemic Disease Bureaucratic Corruption in Indonesia. If people hear the term corruption, normally depicted is the existence of a greedy officials who emblezzed money, collect commissions or other use of state money for personal and family interests.

        In Indonesia the existence of corruptor is going to be bigger and bigger. And also because of  that the people demanded the goverment to be open and working hard to eradicate corruption.

        It was common knowladge that corruption in Indonesia is like a cancer virus gradually began to undermine national and state life. At least, Corruption��s power has made itself spreading and thrives almost everywhere. Horizontally, when the first corruption just happens in one sphere of power (executive) only, but now corruption has spread in legislature and the judiciary. while vertically, the era of region autonomy has shifted the corrupt practices from centralized corruption to decentralized corruption.

        Thus the need for a series of actions that started from preventing and combating corruptors through the efforts of coordination, supervision, monitoring, investigation, prosecution and examination in the court with participation of society based on the laws . If they found guilty of corruption, then the jugde should impose penalties as severe as, if possible by giving the death penalty, thus providing a detterent effect on others. 

        Keyword : Corruption, Bureaucratic

           

             

        I. PENDAHULUAN

            Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung dalam khazanah perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara. Namun karena penyakit tersebut sudah mewabah dan terus meningkat dari tahun ke tahun bak jamur di musim hujan, maka banyak orang memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi Negara. Persoalan korupsi di Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri.

            Beragam lembaga, produk hukum, reformasi birokrasi, dan sinkronisasi telah dilakukan, akan tetapi hal itu belum juga menggeser kasta pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga-lembaga yang mengurus korupsi belum memiliki dampak yang menakutkan bagi para koruptor, bahkan hal tersebut turut serta disempurnakan dengan pemihakan-pemihakan yang tidak jelas.

            Dalam masyarakat yang tingkat korupsinya seperti Indonesia, hukuman yang setengah-setengah sudah tidak mempan lagi, kemudian pemberantasan mulainya dari mana juga merupakan masalah besar, karena boleh dikatakan semua jenjang dan lembaga tidak dapat terlepas dari terjangkitnya penyakit birokrasi ini.

            Korupsi berasal dari kata latin Corrumpere, Corruptio, atau Corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian ( Profanity ), tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya.

            Kumorotomo ( 1992:175), berpendapat bahwa �� korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi ��. Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (non-violence) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (guile), ketidakjujuran (deceit) dan penyembunyian suatu kenyataan (concealment).

            Selain pengertian di atas, terdapat pula istilah-istilah yang lebih merujuk kepada modus operandi tindakan korupsi. Istilah penyogokan (graft), merujuk pada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. Pemerasan (extortion), yang diartikan sebagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Kecuali itu, ada istilah penggelapan (fraud), untuk menunjuk kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendiri sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Dimana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang sangat buruk.

            Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak perbuatan korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi :

        1. Kerugian keuntungan Negara
        2. Suap-menyuap
        3. Penggelapan dalam jabatan
        4. Pemerasan
        5. Perbuatan curang
        6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
        7. Gratifikasi( istilah lain:pemberian hadiah)   

                  Selanjutnya Alatas dkk (Kumorotomo, 1992:193-193), mengemukakan ada tujuh jenis korupsi,

        1. Korupsi transaktif (transactive corruption). Jenis korupsi ini disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut.
        2. Korupsi yang memeras (extortive corruption).

                Adalah korupsi dimana pihak pemberi dipaksa menyerahkan uang suap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau sesuatu yang berharga baginya.

        1. Korupsi defensif (defensive corruption).

                Orang menyeleweng karena jika tidak dilakukannya, urusan akan terhambat atau terhenti (perilaku korban korupsi dengan pemerasan, jadi korupsinya dalam rangka mempertahankan diri).

        1. Korupsi inventif ( inventive corruption).

          Pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain keuntungan yang masih dalam angan-angan atau yang dibayangkan akan diperoleh dimasa mendatang.

        1. Korupsi perkerabatan atau nepotisme (nepotistic corruption).

          Jenis korupsi ini meliputi penunjukan secara tidak sah terhadap sanak-saudara atau teman dekat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Imbalan yang bertentangan dengan norma dan peraturan itu mungkin dapat berupa uang, fasilitas khusus dan sebagainya.

        1. Korupsi otogenik (autogenic corruption).

          Bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya satu orang saja.

        1. Korupsi dukungan (supportive corruption).

          Korupsi yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan.

              Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (bureu patology), seperti Parkinsonian (big bureaucracy), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (bureucratic polity), ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti yang dikandung misalnya, dalam birokrasi Hegelian dan Weberian.

                 Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape). Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang memfungsikan birokrasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat.

              Buruk dan tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini seringkali mendorong para pejabat untuk mencari kesempatan dalam kesempitan agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.

              Apabila ditelusuri lebih jauh, gejala penyakit dalam birokrasi, menurut Sondang P. Siagian, bersumber pada lima masalah pokok. Pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti : penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme. Kedua, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan �� penggemukan �� pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebaginya. Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. Kelima, akibat sistuasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti; imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.  

        II. PERMASALAHAN.

            Dari uraian para ahli di atas tentang Korupsi dan Penyakit Birokrasi dan berdasarkan kondisi riil saat ini dapat diuraikan beberapa permasalahan Birokrasi di Indonesia  sebagai berikut :

        1. Penegakan hukum yang tidak tegas dan konsisten, bahkan cenderung setengah-setengah.
        2. Kurang optimalnya fungsi lembaga-lembaga pengawasan
        3. Banyaknya celah yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem Administrasi Negara Indonesia
        4. Sulitnya menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.
        5. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, penegak hukum, masyarakat, dan negara yang semakin canggih.
        6. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diembannya.
        7. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
        8. Masalah kondisi struktur birokrasi yang tumpang tindih.
        9. Ketidakjelasan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah dengan yang harus menjadi bagian dari tugas masyarakat, dan
        10. Belum adanya proses politik yang transparan dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.
        11. Sistem rekruitmen tidak sesuai dengan prosedur dan kebutuhan
        12. Belum adanya transparansi atas kinerja birokrasi pemerintah sehingga tidak ada umpan balik untuk perbaikan kinerja.
        13. Serta secara nasional sumber daya aparatur belum memiliki kualifikasi sebagaimana yang diharapkan.
         

        III. PEMBAHASAN.

        A. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Pemberantasan Korupsi.

                   Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dan hambatan yang dihadapi dalam pemberantasannya, serta penyakit birokrasi lainnya, dapatlah dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan agar mengurangi korupsi dan bahkan dapat menangkalnya, yakni;

          1. Penegakan Hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya.Bila perlu diberikan ganjaran hukuman mati.

          2  Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi. Penambahan atau rekruitmen pegawai dilakukan sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun  kualitas.

        1. Memaksimalkan fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen-komponen pengawas tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan atau kontrol secara programatis dan sistematis.
        2. Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lobang-lobang atau celah yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korupsi dapat ditutup.
        3. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas dan tegas, sehingga tidak menyebabkan multitafsir atau kekaburan serta perbedaan persepsi diantara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, sehingga pada akhirnya hanya menguntungkan koruptornya.
        4. Semua elemen (aparatur negara, masyarakat, akademisi, wartawan) harus memiliki idealisme, keberanian untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara obyektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan.
        5. Melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui ceramah dan penyuluhan dibidang keagamaan, etika dan hukum. Karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem, jika memang individu-individu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan atau dikorup.

          8. Menigkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Organisasi, sehingga Aparatur Pemerintah dapat merespon tuntutan-tuntutan baik internal maupun eksternal Organisasi.

          9. Perlu memasukkan materi Pemberantasan Korupsi kedalam kurikulum nasional   pendidikan mulai jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

          10.Perlu peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintah dengan jalan memberikan renumerasi, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi bahkan menangkal perbuatan korupsi bagi Aparat Pemerintah. 

          B. Langkah Strategis Mengatasi Penyakit Birokrasi

                      Lord Acton (1972), dalam tulisannya �� Power tends to corrupt, abolute power corrupt absolutlely �� ( Kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi, kekuasaan yang absolut berkorupsi secara absolut pula), secara implisit menjelaskan hubungan bagaimana seseorang yang berkuasa terlalu lama akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan kekuasaannya. Manifestasinya dalam bentuk KKN. Sehingga langkah setrategis yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: Pertama, harus menempatkan ulang para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa berkecimpung di dalam urusan pelayanan ke posisi yang lain (tour of duty). Baik itu rotasi horisontal maupun promosi vertikal. Kedua, dengan sedini mungkin mengenalkan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah. Tujuannya adalah menghindarkan interaksi/transaksi uang cash antara pelanggan dan Petugas Pelayanan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa semakin sering  seseorang mengadakan kontak langsung dengan uang tunai, semakin besar pula kesempatan orang itu untuk melakukan KKN. Ketiga, Sebagai wujud pertanggungjawaban langsung kepada pengguna jasa layanan, agar diluar loket pelayanan  dipasang nama petugas pelayanan yang bertugas pada hari itu, sehingga diharapkan apabila terjadi ketidakpuasan dari pelangga dalam proses pelayanan   akan dapat dicatat petugasnya dan segera bisa ditindaklanjuti untuk dilaporkan pada atasannya.

                     Ketiga langkah strategis di atas hanyalah beberapa cara di antara sekian banyak cara yang dapat ditempuh Pemerintah dalam rangka meminimalisasi tindakan KKN yang sudah berakar di setiap lini kehidupan bangsa kita.

           

              1. PENUTUP.

          A. Kesimpulan

                     Uraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan aparatur birokrasi di Indonesia serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik, dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Sistem Politik yang berdasarkan sistem multi partai seperti di Indonesia menjadikan Sistem Pemerintahan dibangun berdasarkan koalisi dari partai-partai politik, hal ini mengakibatkan adanya pembagian sistem kekuasaan di tubuh ekskutif, hal ini juga rawan terhadap tindak KKN.

                    Keburukan dalam penegakan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita dilapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan bahkan terdakwapun sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal.  

          B. Rekomendasi.

            1.  Kita dapat meniru Pemerintahan Cina ketika pada tahun 1998, Perdana Menteri dijabat oleh ZOU RONG ZIE  dengan membuat gebrakan menyediakan 100 buah keranda mayat, dan 1 (satu) buah keranda diperuntukkan untuk dirinya, siapapun pejabat yang terbukti korupsi, maka harus dihukum mati termasuk dirinya. Jika Negara kita mau terbebas dari tindak pidana korupsi, maka dapat mengadopsi cara-cara yang diterapkan Pemerintah Cina, dengan melakukan hukuman mati sehingga ada efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi.

            2. Dari aspek kelembagaan, penyempurnaan birokrasi dalam pemerintahan memerlukan perubahan sikap yang mendasar dari birokrasi itu sendiri. Pola pikir mementingkan kepentingan sendiri, kelompok dan golongan harus dirubah menjadi memikirkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

            3. Orientasi birokrasi harus kembali diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat  dengan biaya yang terjangkau. Sehingga kinerja birokrasi dapat mewujudkan efisiensi dan bukan sebaliknya.

            4.  Semua unsur pokok birokrasi mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara efektif dan efisien. Unsur-unsur pokok birokrasi  tersebut setidaknya :

              a. Perlakuan yang sama terhadap semua orang.

              b. Pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman.

              c. Larangan penyalahgunaan jabatan,

              d. Standar kerja yang jelas.

              e. Sistem administrasi yang rapi, serta

              f. Pengadaan dan pelaksanaan aturan bagi kepentingan organisasi dan mengikat bagi semua anggotanya.

            5. Pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk mengatasi KKN, melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan bargainning position masyarakat, termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai social control terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Orsospol, LSM, mahasiswa, dan peran pers hendaknya tetap diberikan ruang yang bebas untuk kontrol sosial yang berttanggung jawab dan berimbang terhadap jalannya Pemerintahan. 
             

            BIBLIOGRAFI

            Down Load Internet 26-04-2010, Kumpulan Makalah: Pemberantasan Korupsi di   Indonesia.

            Down Load Internet, 28-04-2010, Patologi Birokrasi

            Gie, 2002. Pemberantasan Korupsi untuk meraih kemandirian, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Fokus: Bandung.

            Kumorotomo, Wahyudi. 1992, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers: Jakarta

            Mochtar. 2009. �� Efek Treadmill�� Pemberantasan Korupsi : Kompas

            Myrdal, Gunnar. 1997. Asian Drama An Irquiry Into the Poverty of Nations, Penguin Book Australia Ltd.

            Wahyudi Kumorotomo, Budaya Upeti, Suap, dan Birokrasi Publik, Makalah

          UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
           
           

          PERANAN PUBLIC RELATION DALAM ORGANISASI

          Jamil Bazarah6 

          Abstrak 

          Tulisan ini memuat tentang Pengertian dan Sejarah Public Relation, Public Relation dalam Organisasi, Kaitan Public Relation dalam Sebuah Organisasi. Proses public relation dan proses kegiatan dalam sebuah organisasi merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan karena operasional kegiatan organisasi, public relation turut menentukan kelancaran hubungan sesama pengurus anggota maupun antar organisasi yang ada 

          Keyword : Public Relation, Organisation 
           

          I. PENDAHULUAN

              Manusia adalah makhluk social dan sebagai makhluk yang bermasyarakat ia selalu melakukan interaksi. Hal ini berlangsung karena manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kesejahteraan, keselamatan dan keamanan. Dalam melakukan interaksi tersebut muncullah berbagai kepentingan vans kadang-kadang antara satu dengan yang lainnya sering sangat berbeda. Untuk mengakomodasi sejumlah kepentingan yang berbeda itu bukanlah pekerjaan sederhana. Untuk menjalin usaha ke arah itu maka kegiatan komunikasi adalah merupakan pekerjaan utama yang harus mahir dilakukan. Jika usaha untuk menciptakan kebersamaan melalui komunikasi juga masih sulit ditempuh maka menciptakan pengertian, masih bisa dilakukan yaitu memahami perbedaan masing-masing.

              Terhadap keseluruhan masalah yang telah dikemukakan di atas selalu ditemui dalam berbagai organisasi baik yang berskala besar maupun dalam level organisasi yang berskala kecil. Organisasi adalah merupakan salah satu yang sangat banyak memanfaatkan aktifitas komunikasi dalam melaksanakan kegiatannya. Barangkali tidak berlebih-lebihan Jika dikatakan bahwa tanpa kegiatan komunikasi, maka suatu organisasi tidak akan ada fungsi yang bisa terlaksana. Sebagai orang yang berkecimpung dalam suatu organisasi, maka perlu mendapat perhatian yang sangat banyak agar bagaimana melakukan public relation dalam sebuah organisasi supaya dapat terlaksana semua bagian- bagian dalam organisasi yang mereka tempati untuk lebih mengembangkan diri sejak dini. Banyak hal yang kita bisa jumpai dalam kegiatan organisasi yang dapat membuat kita memacu untuk meningkatkan kegiatan public relation Misalnya saja hubungan antar bidang-bidang, dalam setiap organisasi.

              Hal ini bukan hanya terjadi dalam ruang lingkup organisasi dimana kita tempati sebagai pengurus ataupun anggota tetapi juga dapat lebih ditingkatkan kepada hubungan antara organisasi lainnya dimana public relation Justru sangat dibutuhkan. Namun untuk lebih mendalami public relation maka alangkah baiknya kita telusuri pengertian dan sejarah perkembangan public relation sebagai berikut ini. 

          II. PEMBAHASAN

          A. Pengertian dan Sejarah Public Relation

              Istilah Public Realtion (PR) diterjemahkan harfiah adalah hubungan masyarakat, sering juga ditulis PUREL. Penerapannya di Indonesia belum terlalu lama. Tetapi pada dua decade terakhir ini public relation menjadi bidang pekerjaan yang cukup digandrungi oleh banyak kalangan dan didalam suatu instansi pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan, begitu pula dalam sebuah sari tidak kalah pentingnya. Bahkan telah berkembang dan diminati oleh banyak orang. Obyek studi relation di Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan bidang ini banyak diminati oleh para calon mahasiswa.

              Lahirnya public relation masih belum dibenahi dengan pasti dan masih banyak kontroversi di antara para ahli. Glend dan Danny Grisworld (dalam Oemi Abdurrahman) mengemukakan bahwa pekerjaan public relation telah dilakukan oleh Cleopatra dengan segala kemegahan seorang Ratu menyambut Mark Antony ditepi sungai Nil. Transaksi jual beli barang terjadi di Jaman Neolithic, baik para penjual maupun Ratu Cleopatra berusaha mengadakan hubungan yang sifatnya dapat menyenangkan dan menguntungkan orang lain. Konon dari sinilah awal mula kegiatan public relation mulai tersentuh. Namun masih sulit untuk menentukan kapan pekerjaan public relation dilakukan secara terorganisir karena tidak ada dukungan pasti yang dapat menentukan kapan public relation seperti yang dipraktekkan sekarang ini.

              Dewasa ini orang bukan saja mengenal public relation tetapi karena public relation sudah demikian meluasnya sehingga pembicaraan mengenai sistematik public relation sudah berkembang menjadi public relation officer (PRO). Jika kita mencoba melacak pengertian public relation kita sebutkan salah satu Pakar Internasional Jefkins, yang menyatakan bahwa public relation adalah suatu public service ke dalam dan keluar organisasi.

              Jefkins terutama melihat tugas public relation dalam membentuk kepercayaan terhadap organisasi diri. Dikemukakan proses public relation sebagai berikut :

              Hostility  Sympathy

              Prejudice  Acceptance

              Apathy  Interest

              Ignorance  Knowledge

              Ia menggariskan bahwa betapa sukarnya perubahan pendapat terutama bagi hal-hal yang belum diketahui atau pendapat-pendapat yang didasarkan kepada prasangka, kepercayaan dan sikap yang dikemukakan dalam lingkungan khalayak apalagi lingkungan rumah atau keluarga, maka tugas dari public relation adalah mengatasi situasi-situasi negatif ini. Hal ini dilakukan melalui public relation transfer proses untuk mencapai pengertian.

              Jefkins menggarisbawahi bahwa tanpa pengertian tidak mungkin untuk mengharapkan consensus apalagi kerjasama. Akhirnya Jefkins memberikan definisi untuk praktek public relation yang diambilnya dari sumber-sumber Meksiko sebagai berikut :

              Praktek hubungan masyarakat adalah seni dan ilmu sosial mengenai analisa kecendrungan, prediksi terhadap konsekwensi, memberi konsultasi terhadap pimpinan organisasi dan melaksanakan perencanaan program dan memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan organisasi maupun public (1982.203).

              Melihat lingkup dari public relation yang sedemikian luas walaupun dirumuskan secara sangat padat dan ringkas dalam satu kata, pengertian, maka spesialisasi-spesialisasi dalam bidang public relation pun menuntut pengetahuan mendalam bidang sosial seperti manajemen. sosiologi, psikologi sosial, antropologi, hukum, ekonomi dan politik. Bahkan dengan makin cepatnya perkembangan kecanggihan – kecanggihan teknologi, maka pengetahuan yang sangat dasar dan minim perlu dikuasai tentang keterkaitan perkembangan teknologi serta dampaknya terhadap masyarakat maupun kemungkinan pencegahan dampak-dampak negatif secara antisipatif yang memerlukan keterkaitan antara hukum dan teknologi.

              Secara umum public relation dewasa ini dibagi dalam commercial dan non commercial. Dimana dengan jenis terakhir dimaksudkan terutama kegiatan-kegiatan public relation oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non komersial yang terutama bergerak dalam bidang sosial.

              Pengalaman menunjukkan bahwa public relation dengan gin dan tonic dalam tangan dan wanita bergaya "Cinderella" tidak mencukupi lagi untuk public relation yang efektif. Masalah yang hares dipecahkan oleh public relation terlalu banyak, yaitu selain berhadapan dan menggarap berbagai jenis khalayak, juga berhadapan dengan berbagai sikap dari seseorang di dalam dan diluar suatu organisasi. Belum lagi masalah-masalah hukum yang perlu diperhatikan dalam pesan-pesan public relation dalam sebuah organisasi. 

          B. Public Relation dalam Organisasi

              Seperti diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles menyebutnya zoos politicos. Manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat dan ia mengelompokkan serta memasyarakatkan diri, justru karena didorong oleh tuntutan masalah hidupnya, yang bagi manusia hanya mungkin terpenuhi dengan baik apabila manusia itu hidup bekerjasama dan berkelompok. Dalam kelompok dan dalam pergaulan sehari-hari manusia itu kemudian menjalin kerjasama yang baik, untuk mencapai suatu tujuan. Bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama ini disebut organisasi.

              Dengan demikian, organisasi merupakan suatu alat bagi manusia untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi sebagai alat, bukanlah sesuatu yang beku, malah merupakan sesuatu yang hidup dinamis. Karena merupakan fenomena sosial, maka ia terbentuk disebabkan adanya kerinduan manusia pada kehidupan yang lebih sempurna. Untuk itu, organisasi merupakan suatu kekuatan yang dinamis justru karena ia berintikan manusia yang tidak tetap sifat dan wataknya. Manusia dalam organisasi Itu dibagi dua yaitu pimpinan dan pelaksana, manager and employed atau atasan dan bawahan. Pimpinan lah yang menyusun program dan kebijaksanaan, melakukan koordinasi kepada bawahannya. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, maka bawahanlah yang melaksanakan segenap rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan itu.

              Dengan demikian nyatalah bahwa untuk mencapai tujuan, manusia-manusia itu membutuhkan kerjasama, baik antara bawahan dengan bawahan maupun kerjasama antar bawahan dengan atasan.

              Oleh karena itu berintikan manusia yang mempunyai watak, pembawaan, kesukaan dan lain-lain, yang tidak sama bagi setiap individu, maka diperlukan seorang pemimpin yang harus mengkoordinir bawahannya dan harus menciptakan kerja sama yang baik dengan orang-orang dalam organisasi itu untuk kemudian kerjasama dan dukungan masyarakat luar. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan seni dan pengetahuan memimpin yang sering disebut manajemen.

              Manajemen yang merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

              Pengertian dasar tentang manajemen seperti di atas menunjukkan bahwa :

          1. Manajemen adalah proses kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama
          2. Manajemen adalah pelaksanaan kerjasama dilakukan secara sistematis, terorganisir dan procedural melalui pembimbingan seorang pemimpin
          3. Manajemen adalah ilmu atau seni memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lain termasuk waktu untuk mencapai tujuan

              Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka ada beberapa rangkaian kegiatan yang mesti dilakukan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini dikemukakan oleh para ahli secara berbeda-beda, namun secara esensial adalah sama.

              Ada beberapa fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli namun salah satunya adalah George R. Terry yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling.

              Planning adalah proses penentuan tujuan selanjutnya penentuan langkah-langkah tersebut sering disebut 5W + I H (what, who , why, when, where dan How). What (Apa) artinya menentukan apa yang hendak dilakukan, who (siapa) yang melaksanakan, why (mengapa) dilaksanakan kegiatan tersebut, how (bagaimana) cara. (meto ; dan prosedur) melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya penentuan kapan (when) dan dimana tempatnya (where) kegiatan tersebut dilakukan.

              Organizing (pengorganisasian) adalah proses dengan mana penentuan apa yang hendak dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Penentuan apa yang dikerjakan adalah penentuan tugas-tugas atau jabatan-jabatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud siapa yang mengerjakannya adalah penentuan orang-orang yang cocok dengan jabatan-jabatan yang telah ditetapkan itu.

              Actuating (penggerakan), S.P. Siagian menyebutnya Motivating yaitu memberikan motivasi atau dorongan kepada orang-orang yang terlibat dalam rangka pencapaian tujuan tersebut agar mereka mempunyai semangat kerja yang tinggi misalnya memberi nasehat, imbalan, penghargaan, harapan dan sebagainya.

              Controlling (pengawasan), pengawasan dimaksudkan disamping mencegah terjadinya penyimpangan juga dijadikan alat untuk mengevaluasi sejauh mana pekerjaan itu telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan lebih dahulu. Jadi pengawasan bukan berarti mencari kesalahan. 

          C. Kaitan Public Relation dalam Sebuah Organisasi

              Sebagai organisasi mencakup didalamnya proses manajemen yang telah kami utarakan di atas. Dimana dalam organisasi juga mempunyai tujuan tertentu yang sudah disepakati oleh para anggotanya untuk dicapai secara bersama pula. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan tersebut memerlukan manajemen yang baik disetiap bidang supaya tercipta pembagian tugas yang merata secara proporsional.

              Dalam proses mencapai tujuan itulah memerlukan public relation untuk mengoperasionalkan atau mengaktualisasikan perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan bersama baik yang berupa program jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga tercipta mekanisme kerja dan proses kerjasama yang baik antara sesama Pengurus sebuah organisasi ataupun setiap anggota organisasi.

              Untuk lebih mengkonkritkan public relation dalam sebuah organisasi berikut kami utarakan tugas daripada public relation, sehingga mudah dipahami yaitu sebagai berikut :

          1. Menyampaikan kebijaksanaan-kebijaksanaan manajer (pimpinan) organisasi
          2. Mendengarkan pendapat-pendapat masyarakat (anggota)
          3. Menciptakan suasana saling mengerti atau " interaction" dan hubungan yang baik diantara sesama pengurus, sesama anggota dari senior sampai yunior

              Melalui uraian singkat ini, jelaslah public relation sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Organisasi dapat berjalan dengan bagus apabila public relation dalam organisasi tersebut berjalan lancar pula. 

          III. PENUTUP

          1. Public relation mengalami perkembangan yang cukup pesat dan juga tantangan yang semakin besar dimana nisi sudah merupakan suatu profesi baik diinstansi pemerintahan maupun swasta dewasa ini
          2. Public relation dalam suatu organisasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat, dimana public relation merupakan penggerak aktifitas-aktifitas dalam sebuah kegiatan di suatu organisasi
          3. Proses public relation dan proses kegiatan dalam sebuah organisasi merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan karena operasional kegiatan organisasi, public relation turut menentukan kelancaran hubungan sesama pengurus anggota maupun antar organisasi yang ada.
           
           

          BIBLIOGRAFI

            Abdurrahman Oemi, 1993, "Dasar-dasar Public Relation", Citra Aditya Bakti, Bandung

            Bonar SK, 1983, "Hubungan Masyarakat Modern", Bina Aksara.. Jakarta

            Bownell, Clifford Lee, 1995, "Public Relation in Education", Mc Graw-Hill, New York.

            Griswold, Glend and Denny, 1984, "your Public Relation", Fung and Wagnals Company, New York

            H.Frazier Moore, 1988, "Hubungan Masyarakat Prinsip Kasus dan Masalah Satu", Penyunting Onong Uchana Efendi, Remaja Karya.

            Susanto S., Astrid Sunario, 1993, "Globalisasi dan Komunikasi", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

            UPAYA PENANGGULANGAN PENDIDIKAN

            BAGI PEKERJA ANAK

            Mugni Baharuddin7 

            Abstrak

            Banyak anak-anak usia sekolah terpaksa harus bekerja membantu orang tuanya. Anak bekerja ini, menyebabkan terjadinya pembenturan antara kepentingan belajar di sekolah, dan kepentingan mencari nafkah dikalangan anak-anak dari keluarga tingkat sosial ekonomi, yang kurang mampu tersebut. Perlu ditempuh upaya-upaya, guna mengatasi permasalahan anak pekerja tersebut, agar mereka dapat terus bersekolah, dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tulisan ini menyajikan berbagai alternative program pendidikan yang dapat diikuti anak yang sekolah sambil bekerja, termasuk program beasiswa. 

            Keyword : Pendidikan, Pekerja Anak 
             

            I. PENDAHULUAN

                Pembangunan jangka panjang kedua di bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta kualitas SDM. Untuk itu, di dalam GBHN, dinyatakan bahwa manusia yang ingin diciptakan melalui pendidikan, adalah manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggub jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani.

                Selain itu, pendidikan nasional, juga harus dapat menumbuhkan jiwa patriotik, dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial. Kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

                Generasi muda selaku anak didik, merupakan generasi masa depan, yang hidup pada era globalisasi dan pasar bebas, akan menghadapi era persaingan, yang demikian ketatnya. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, diupayakan empat pengembangan prioritas pembangunan, di bidang pendidikan yaitu:

            1. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, melalui pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
            2. Peningkatan mutu pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
            3. Peningkatan keterkaitan dan kesepadanan, antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan.
            4. Peningkatan dalam pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi

                Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda negara kita, maka ditemui berbagai permasalahan dalam pendidikan, antara lain keterbatasan ekonomi orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya. Banyak orang tua yang di PHK, usahanya banyak mengalami kemunduran akibat fluktuasi harga yang tidak menentu. Pada pihak lain, dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, dan barang-barang keperluan sehari-hari menyebabkan penghasilan orang tua yang sudah tidak menentu tersebut, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

                Hal ini menyebabkan anak-anak usia sekolah, terpaksa harus bekerja membantu orang tuanya. Anak bekerja ini, menyebabkan terjadinya pembenturan antara kepentingan belajar di sekolah, dan kepentingan mencari nafkah dikalangan anak-anak dari keluarga tingkat sosial ekonomi, yang kurang mampu tersebut. 

            II. PERMASALAHAN

                Bila kita lihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) 94,6% dan Angka Partisipasi Murni (APM) 75,5%, menunjukan bahwa masih banyak anak didik pada usia sekolah, yang belum menempuh pendidikan. Angka ini akan semakin bertambah jumlahnya, apabila anak didik, yang bekerja tersebut kemudian memutuskan untuk lebih baik bekerja, daripada bersekolah. Pada sisi lain, bila ditinjau dari segi peningkatan mutu pendidikan, anak pekerja tersebut, tidak dapat belajar dengan baik, karena harus sering tidak mengikuti pelajaran, dan tidak dapat menyisakan waktunya, untuk belajar di rumah, karena harus bekerja setelah bersekolah. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka perlu ditempuh upaya-upaya, guna mengatasi permasalahan anak pekerja tersebut, agar mereka dapat terus bersekolah, dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 

            III. PEMBAHASAN

                  Berdasarkan konvensi International Labour Organization (ILO), anak pada usia sekolah, dilarang untuk bekerja. Mempekerjakan anak pada usia sekolah, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, yang semestinya  pada usia tersebut mengecap pendidikan.

                  Dalam penyelesaiaan  penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD – SLTP) dan memulai pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun (SLTA), sangat kompleks masalahnya. Berkaitan dengan upaya, untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan, melalui pelaksanaan penyelesaian penuntasan Wajib Belajar, Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD –SLTP) dan memulai pelaksanaan  Wajib Belajar  12 Tahun (SLTA), telah ditempuh 8 pola andalan, yaitu :


            Tingkat SD Tingkat SLTP Tingkat SLTA
              1. SD Reguler,
              2. SD Kecil,
              3. MI,
              4. Kejar Paket A,
              5. Pondok Pesantren (Kurikulum Nasional)
              6. SD Paralel (Kelas Jauh)
            7.  SLTP Terbuka.

            8. Sekolah Rumah (Home Schooling)

            1. SLTP Reguler,
            2. SLTP Kecil,
            3.  MTs,

            4.  Kejar Paket B,

            5   Pondok Pesantren (Kurikulum Nasional),

            6.  SLTP Paralel (Kelas Jauh),

            7.  SLTP Terbuka.

            8. Sekolah Rumah (Home Schooling)

            1. SLTA Reguler (SMA/SMK)
            2. SMA/SMK/MA Kecil
            3. MA
            4. Kerjar Paket C
            5. Pondok Pesantren (Kurikulum Nasional)
            6. SLTA Paralel (Kelas Jauh)
            7. SLTA Terbuka
            8. Sekolah Rumah (Home Schooling)

                Banyak alternatif yang dapat ditempuh oleh anak didik pekerja, agar dapat bekerja sambil bersekolah, antara lain mengikuti program Kelompak Belajar Paket A, B, dan C serta bersekolah di SD/SLTP/SLTA Terbuka dan Sekolah Rumah (Home Schooling), atau Sekolah Alternatif dengan bervariasi bentuk. Sedangkan SD Kunjung/SLTP/SLTA Terbuka adalah merupakan salah satu program andalan utama Wajar Dikdasmen 12 tahun karena memberikan beberapa kemudahan, antara lain :

            1. Statusnya sama dengan sekolah negeri,
            2. Kurikulumnya sama dengan SD/SLTP/SLTA Negeri (biasa),
            3. STTB sama dengan SD/SLTP/SLTA Negeri,
            4. Tidak dipungut bayaran,
            5. Diberikan buku / modul secara cuma-cuma,
            6. Tidak harus memakai pakaian seragam,
            7. Waktu belajar disesuaikan dengan kesepakatan kelompok belajar,
            8. Tempat belajar bisa di Balai Desa atau rumah penduduk, rumah ibadah dll
            9. Lulusan SD/SLTP/SLTA Terbuka bisa melanjutkan ke SLTP/SLTA bahkan bisa ke Perguruan Tinggi.
            10. Tempat pendaftaran bersamaan dengan pendaftaran siswa baru SD/SLTP/SLTA  Reguler (biasa).

                Cara lain yang telah ditempuh adalah melalui Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Adapun cara memperoleh bantuan GN-OTA sebagai berikut :

            1. Mengisi format yang sudah disediakan. Format harus ditulis dengan tegas. Jenis pekerjaan orang tua, misalnya buruh, petani, pedagang asongan, tukang kayu, pembantu rumah tangga, dan lain-lain, jangan ditulis swasta.
            2. Formulir yang sudah diisi, harus disalurkan melalui RT, diteruskan ke KOTA (Kelompok Orang Tua Asuh), Lurah/Kades, yang selanjutnya dikirim ke F-KOTA (Forum Komunikasi Orang Tua Asuh), Camat, dan selanjutnya Camat mengirim ke GN-OTA TK II.
            3. Kepala Sekolah, mengirim ke KOTA (Kelompok Orang Tua Asuh), selanjutnya, sama dengan proses di atas.

                  Penyaluran bantuan kepada anak yang memenuhi syarat GN-OTA misalnya, dengan pendanaan standar minimal sebagai berikut :

            1. Untuk anak SD bernilai Rp 60.000,00 pertahun, dengan rincian Rp 45.000,00 dari bentuk bantuan berupa barang (pakaian seragam dan sepatu dll), dan Rp 15.000,00 berupa uang, yang diserahkan langsung kepada siswa yang menerima.
            2. Untuk SLTP bernilai Rp 90.000,00, dengan rincian bentuk barang (pakaian seragam dan sepatu dll) sebesar Rp 65.000,00, dan berupa uang sebesar Rp 25.000,00 pertahun, diserahkan langsung kepada siswa, sebagai biaya sekolah yang bersangkutan.
            3. Untuk SLTA bernilai Rp 150.000,00, dengan rincian bentuk barang (pakaian seragam dan sepatu dll) sebesar Rp 100.000,00, dan berupa uang sebesar Rp 50.000,00 pertahun, diserahkan langsung kepada siswa, sebagai biaya sekolah yang bersangkutan.

                Mengingat kecilnya bantuan dari GN-OTA, yang hanya sebesar Rp 60.000,00 untuk SD dan Rp 90.000,00 Untuk SLTP, serta SLTA Rp. 150.000,00 tentu dana ini tidak mencukupi untuk keperluan siswa selama setahun. Oleh sebab itu, perlu diberikan bantuan beasiswa tanpa syarat tertentu. Program beasiswa, dirasakan sangat penting dalam membantu meringankan siswa, untuk mengikuti pelajaran di sekolah, khususnya bagi siswa yang tidak mampu.    

                Syarat untuk memperoleh beasiswa ini, antara lain: 1) Memperoleh nilai rapor minimal rata-rata kelas, pada Semester I dan Semester II kelas sebelumnya. 2) Mengingat agak sukar bagi siswa, yang tidak berprestasi di kelas, untuk memenuhi syarat di atas, maka persyaratan berikutnya adalah siswa tersebut tergolong siswa dari keluarga dalam kriteria  pra-sejahtera, atau sejahtera satu.      

                Siswa tergolong anggota Keluarga Sejahtera I, bila keluarganya dapat memenuhi  kebutuhan dasarnya secara minimal, yaitu: 1) Masing-masing anggota keluarga melakukan ibadah menurut agama yang dianutnya. 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2X sehari atau lebih. 3) Seluruh anggota keluarga, memiliki pakaian yang berbeda, untuk di rumah bekerja, sekolah, dan bepergian. 4)Bagian terluas dari rumah, bukan lantai tanah. 5) Bila anak sakit, dibawa ke sarana kesehatan. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Keluarga Sejahtera 1, maka keluarga tersebut, digolongkan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera. 

            IV. PENUTUP

                Pembangunan Jangka Panjang yang kita laksanakan, adalah dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia. Pendidikan, adalah wahana penciptaan sumber daya manusia masa depan, yang diharapkan mampu mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Pelaksanaan Wajib Dikdasmen 12 Tahun, adalah upaya pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan menempuh pendidikan, bagi segenap anak didik usia sekolah.

                  Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, mengakibatkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah banyaknya anak didik, yang terpaksa, harus bekerja, membantu beban ekonomi orang tuanya.  Anak pekerja, bisa menyebabkan tingginya angka siswa putus sekolah, pada sisi peningkatan mutu pendidikan, anak tidak dapat belajar dengan baik, sehingga akan menurunkan prestasi belajarnya.

                  Untuk mengatasi permasalahan anak bekerja, agar dapat terus bersekolah, dapat ditempuh, antara lain melalui program pendidikan di SD/SLTP/SLTA Terbuka/ Sekolah Rumah (Home Schooling).  Sekolah-sekolah tersebut adalah program yang sangat elastis (kenyal) disamping itu dapat dilaksanakan dengan, memberikan bantuan GN-OTA, dan bantuan beasiswa, dari berbagai sumber, antara lain beasiswa JPS.

                  Pemberian bantuan GN-OTA dan bantuan beasiswa, harus benar-benar tepat sasaran, yaitu diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, koordinasi antar pihak-pihak terkait sangat penting dilaksanakan dan adanya data-data yang akurat, sehingga pemberian bantuan, tidak salah sasaran. 

             

            BIBLIOGRAFI

              Beatrice & Ronald Gross. 1983. The Great School Debate, A Thouchstone Book. New York: Simon & Schuster, Inc.

              Boediono. 1998. Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Terhadap Pendidikan. Pusat Penelitian Sains dan Teknologi. Jakarta: Lembaga Penelitian UI.

              Brown, James Dean, 1995. The Elements of Language Curriculum. Tanpa Kota : Heinle and Heinle Publishers.

              Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Sekolah Rumah.

              Darmanigtyas.  1999.  Pendidikan pada Masa dan Setelah Krisis. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

              Edith Jayne. 1998. Effective School Development Planning. Bab 6 dari buku ; strategic Management in Schools and Colleges.

              Hidayat Syarief dan Boediono. 1996. Majalah Kajian Ekonomi. Edisi 25 Tahun. Jakarta: Prisma.

              Mendikbud. 1997. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Proyek PMPWB.

              Mangunwijaya, YB.2004. Pendidikan Pemerdekaan. Yogyakarta : Dinamika Edukasi Dasar.

              Rosyada, Dede. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Prenada Media.

              Sindhunata. 2000. Membuka Masa Depan  Anak-Anak Kita.  Yokyakarta : Kanisius.

              Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Penerbit BIGRAF Publishing.

              _______. 2000. Sentralisasi, Otonomi Daerah dan Otonomi Sekolah. Makalah. Samarinda: 7 November 2000. 
               
               
               
               
               
               

              EVALUASI PROGRAM PELATIHAN ��EMOTIONAL AWARENESS ANAK USIA 2-4 TAHUN�� KEPADA GURU TK DI RANCAEKEK, BANDUNG

              Lisda Sofia 

              Abstrak

              Penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengenai evaluasi program pelatihan emotional awareness anak usia 2-4 tahun yang peneliti laksanakan terhadap 4 orang guru TK di Rancaekek, Bandung. Pelatihan dilakukan dalam dua sesi, dengan total durasi sekitar 8 jam. Evaluasi program pelatihan terdiri atas 4 hal, yakni evaluasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman guru sebelum dan sesudah pelatihan, kesesuaian pelaksanaan pelatihan dengan rancangan awal, penilaian peserta mengenai metode yang digunakan, dan kesesuaian dengan harapan peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, focus group discussion, dan kuesioner pretest-posttest. Hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah tercapai peningkatan pengetahuan dan pemahaman (ranah kognitif) serta ketergugahan emosi (ranah afektif) peserta setelah mengikuti pelatihan, metode yang digunakan dinilai peserta cukup menarik, dan pelatihan cukup menjawab harapan peserta. Saran terkait pelaksanaan pelatihan yakni lebih kepada penambahan durasi pelaksanaan pelatihan dan pemilihan lokasi yang lebih kondusif. 

              Keyword : Emotional Awareness, Perkembangan Emosi Anak  
               
               

              I. PENDAHULUAN

                  Dewasa ini pelatihan yang bertemakan perkembangan dan pendidikan anak semakin meluas. Banyak pelatihan yang menawarkan efektifitas dan kemudahan metode dalam mendidik anak sehingga diperoleh perubahan pada perilaku anak sesuai dengan yang diharapkan oleh orangtua ataupun pendidik. Salahsatunya adalah pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan langsung oleh peneliti yaitu pelatihan emotional awareness anak usia 2-4 tahun.

                  Berdasarkan need assessment yang dilakukan terhadap guru TK di Rancaekek, Bandung diketahui bahwa guru belum sepenuhnya memahami kemampuan anak menyadari perasaannya sebagai bagian dari aspek perkembangan emosi anak. Guru memandang perlu memperoleh pelatihan yang meliputi pengetahuan dan pemahaman aplikatif mengenai perkembangan emosi anak secara umum, dan kemampuan anak menyadari perasaannya sebagai bagian dari metode stimulasi perkembangan emosi anak usia 2-4 tahun.

                  Pelatihan emotional awareness anak usia 2-4 tahun dilakukan terhadap 4 orang guru TK di Rancaekek, Bandung selama kurang lebih 8 jam. Pelatihan ini terbagi menjadi dua sesi yang dilaksanakan dalam dua hari. Metode pelatihan diturunkan menurut pendekatan SAVI dan adult learning. Metode utama yang digunakan adalah diskusi dengan metode-metode lain sebagai preparatory (persiapan) sebelum dimulainya proses diskusi. Metode-metode tersebut adalah simulasi, studi kasus, dan audiovisual, termasuk di dalamnya penggunaan videotape feedback.

                  Pelatihan emotional awareness anak usia 2-4 tahun bertujuan untuk meng-upgrade pengetahuan dan keterampilan guru TK agar mereka mampu meningkatkan kemampuan anak didiknya untuk mengenali perasaannya, karena kemampuan anak mengenali perasaannya adalah dasar bagi perkembangan emosi yang sehat sehingga diharapkan anak memperoleh stimulasi yang tepat dan optimal dalam aspek perkembangan emosinya. 

              II. PERMASALAHAN

                  Emosi memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Jika dahulu pembahasan mengenai emosi cenderung diabaikan dalam aspek perkembangan anak, maka sekarang emosi memainkan peran sentral dalam perkembangan. Aspek yang paling penting dalam perkembangan emosional anak prasekolah adalah kemampuan  anak dalam menyadari pengalaman-pengalaman emosionalnya (awareness of emotional experiences). Kemampuan ini merupakan pondasi atau dasar bagi aspek-aspek lainnya dari emotional communication comptencies. Anak diharapkan menyadari terlebih dulu apa yang terjadi pada dirinya, apa yang sedang ia rasakan, kemudian dengan kesadaran ini maka anak akan mampu memahami perasaan-perasaan yang dialami oleh oranglain.

                  Menurut perspektif functionalism perkembangan emosi tak dapat dilepaskan dari konteks atau lingkungan. Dalam lingkup pendidikan prasekolah, guru sebagai agen sosial kedua setelah rumah bagi si anak, memegang peran penting dalam pencapaian perkembangan emosi anak sesuai dengan usianya. Interaksi yang guru jalin dengan anak adalah media bagi anak untuk mampu mengenali perasaannya sedini mungkin sebagai salah satu aspek perkembangan emosi anak usia 2-4 tahun.

                  Pelatihan emotional awareness anak usia 2-4 tahun diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru TK agar mereka mampu menjalin interaksi yang dapat menstimulasi anak didiknya untuk mengenali perasaannya.

                  Untuk mengetahui sejauh mana pelatihan tersebut berjalan sesuai dengan rancangan awal dan menjawab kebutuhan sesuai dengan need assessment di awal, maka perlu dilakukan proses evaluasi program pelatihan. Evaluasi program  adalah sekumpulan metode, keterampilan, dan sensitifitas yang penting untuk menentukan apakah suatu program diperlukan, apakah program tersebut menjawab kebutuhan, dan apakah program sudah sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya.

                  Ada beberapa aspek yang akan dievaluasi dari pelatihan ini yakni peningkatan pengetahuan dan pemahaman guru sebelum dan sesudah pelatihan, kesesuaian pelaksanaan pelatihan dengan rancangan awal, penilaian peserta mengenai metode yang digunakan, dan kesesuaian dengan harapan peserta.

                  Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah pelatihan emotional awareness anak usia 2-4 tahun berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disiapkan sebelumnya, serta sejauh mana pelaksanaan pelatihan ini benar-benar menjawab kebutuhan guru TK akan permasalahan perkembangan emosi anak didiknya. 

              III. METODOLOGI

                  Penelitian yang dilakukan termasuk pada penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah observasi, focus group discussion, dan kuesioner pretest-posttest.

              1. Observasi, dilakukan pada saat pelatihan berlangsung. Hal-hal yang diobservasi antara lain adalah keaktifan peserta, respon peserta terhadap metode yang digunakan selama pelatihan, dan antusiasme (ranah afektif) peserta dalam mengikuti setiap sesi pelatihan.
              2. Focus group discussion, dilakukan pada saat pelatihan berlangsung. Focus group discussion dilakukan selain sebagai salah satu metode pelatihan juga memuat penggalian mengenai pemahaman (ranah kognitif) peserta mengenai materi pelatihan.
              3. Kuesioner pretest-posttest, diberikan sebelum dan sesudah pelatihan. Hal-hal yang digali melalui kuesioner adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman guru sebelum dan sesudah pelatihan, penilaian peserta mengenai metode yang digunakan, dan kesesuaian capaian pelatihan dengan harapan peserta (evaluasi kontak belajar).
               

              IV. PEMBAHASAN

                  Evaluasi pelaksanaan program pelatihan ini meliputi empat hal yakni : 1) Evaluasi pretest dan posttest, evaluasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman guru sebelum dan sesudah pelatihan, 2) Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pelatihan dengan rancangan awal, 3) Evaluasi peserta mengenai metode yang digunakan, 4) Evaluasi kesesuaian dengan harapan peserta (evaluasi kontak belajar) .

              1. Evaluasi pretest dan posttest, evaluasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman guru sebelum dan sesudah pelatihan
                1. Sesi Pertama

                Pada sesi pertama ini terdapat perubahan kognitif, namun hanya sampai pada taraf ��penambahan pengetahuan dan pelurusan pengetahuan yang salah mengenai perkembangan anak��. Pemahaman kognitif  belum begitu mendalam, peserta belum sepenuhnya mampu memahami dan menganalisa situasi berdasarkan pengetahuannya tersebut.

                1. Sesi Kedua

                Peserta menyadari urgensi dari aplikasi materi di lapangan bagi perkembangan anak dan peserta sudah memahami metode yang diberikan dalam pelatihan (tingkatan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dapat dikatakan tercapai). Pada ranah afektif pencapaiannya hanya sampai pada respon peserta selama proses pelatihan. Peserta secara jelas menunjukkan ketertarikan dan antusiasme serta kesadaran (misalnya dari ekspresi wajah yang bersemangat, bahasa tubuh yang condong ke depan dan komentar, ��ooohh��begitu ya��jadi selama ini salah ya��.��) terhadap materi-materi yang disampaikan pada sesi ke dua.

                1. Kesimpulan

                1. Ranah Kognitif

                  • Pengetahuan : tercapai, terjadi pertambahan pengetahuan dan pelurusan hal-hal yang kurang tepat baik pada sesi pertama maupun sesi ke dua.
                  • Pemahaman : tercapai, hanya pada sesi ke dua yaitu pemahaman mengenai apa itu kemampuan anak mengkomunikasikan perasaannya dan apa itu kemampuan anak menyadari perasaannya serta ap urgensi dari keduanya. Sedangkan pemahaman pada sesi pertama kurang tercapai.
                  • Penerapan : tercapai, yaitu mengenai bagaimana cara memfasilitasi kemampuan anak menyadari perasaannya.

                2. Ranah Afektif, yaitu kesadaran atau ketergugahan, tercapai yaitu dalam hal urgensi pelaksanaan materi yang disampaikan. 

          1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pelatihan dengan rancangan awal
            1. Sesi Pertama

            Semua materi tersampaikan (7 submateri). Hanya materi mengenai peran emosi dan kerawanan perkembangan emosi kurang tersampaikan seluruhnya (submateri 6 dan 7). Karena batasan waktu maka fasilitator hanya menyampaikan poin-poin yang –berdasar hasil assessmen- relevan atau perlu dipahami oleh pengajar. Seluruh metode yang sejak semula direncanakan berhasil dilaksanakan seluruhnya oleh fasilitator.

            1. Sesi kedua

                 Karena waktu yang terbatas maka dari 4 submateri hanya 3 submateri pertama yang tersampaikan secara utuh. Submateri ke empat, hanya materi mengenai metode bercakap-cakap yang tersampaikan. Dua metode lain hanya disinggung pengertian dan perannya dalam optimasi kesadaran anak akan perasaannya.

                  Pada studi kasus hanya sempat membahas satu kasus contoh dan satu kasus yang dijawab peserta. Dari studi kasus ini diharapkan ada perubahan kognitif dan (sedikit) afektif peserta dalam hal metode bercakap-cakap. Dari segi kognitif guru diharapkan mengetahui respon yang diharapkan dalam suatu situasi emosional anak, mampu memahami situasi terkait dengan pengalaman emosional anak dan mampu ��menyadari�� emosi-emosi yang mungkin muncul pada anak dalam situasi tertentu, dari segi afektif guru diharapkan mengalami ketergugahan emosional terkait dengan proses pelatihan ini.

                  Metode yang tidak dijalankan adalah metode role playing. Dari metode ini sebenarnya diharapkan peserta semakin mampu menerapkan (secara kognitif) pengetahuan yang telah ia dapatkan sebelumnya. Dengan role playing peserta mendapat kesempatan untuk langsung merasakan bagaimana melakukan suatu tindakan. Hal ini diharapkan akan memudahkan peserta untuk membayangkan tindakan yang akan peserta lakukan ketika nantinya peserta menghadapi situasi nyata. Namun karena role playing tidak dilaksanakan maka peserta hanya mendapatkan pengalaman secara teoritis saja.

          1. Evaluasi peserta mengenai metode yang digunakan 
            1. Sesi Pertama :

            Secara umum, peserta menilai penyampaian materi jelas dan metode menarik. Hal ini diharapkan semakin memperkuat analisa bahwa secara kognitif peserta sudah ��tersentuh�� oleh materi yang diberikan. Hanya satu orang yang menilai metode kurang menarik dikarenakan peserta menilai penjelasan yang disampaikan kurang disertai contoh-contoh kongkrit dan gambar-gambar. Selain itu peserta tersebut juga menilai penyampaian pada hasil assessment kurang jelas, hal ini mungkin disebabkan karena fasilitator hanya menyampaikan hasil assessmen secara umum. Satu peserta menilai penyampaian kontrak belajar kurang jelas. Pada saat pelatihan peserta tersebut memang sempat menanyakan batasan salah satu poin harapan yang fasilitator tulis di kertas flipchart.

            1. Sesi ke  dua :

            Secara umum, peserta menilai pelaksanaan pelatihan jelas dan menarik serta aplikatif. Kedua peserta menilai materi-materi pelatihan menarik dan sangat bermanfaat (untuk lebih jelasnya dapat dilihat di lembar evaluasi program sesi ke dua di kolom saran). Diharapkan dengan hal ini maka pelatihan ini sudah menyentuh ranah afektif peserta, yaitu mampu menggugah kesadaran afeksional peserta akan urgensi memfasilitasi kesadaran anak akan perasaan-perasaannya. 

          1. Evaluasi Kesesuaian Dengan Harapan Peserta (Evaluasi Kontak Belajar)

            Secara umum, peserta menilai harapan peserta tercapai, hanya saja pada materi mengenai metode menghadapi anak yang karakternya berbeda-beda satu peserta menilai kurang tercapai. Sebenarnya materi mengenai hal tersebut di atas sudah coba disampaikan namun memang tidak secara khusus dan mendalam. Satu peserta lagi menilai materi mengenai metode dalam menangani anak secara berkelompok kurang tercapai. Hal ini juga diakui oleh fasilitator disebabkan batasan waktu maka fasilitator tidak secara khusus menjelaskan mengenai materi tersebut.

           
           

          V. PENUTUP

          A. Kesimpulan

          1. Tercapai peningkatan pengetahuan dan pemahaman (ranah kognitif) serta ketergugahan emosi (ranah afektif) peserta setelah mengikuti pelatihan.
          2. Metode yang digunakan dinilai peserta cukup menarik walaupun ada 2 materi dan 1 metode yang tidak diberikan secara maksimal karena keterbatasan waktu.
          3. Pelatihan cukup menjawab harapan peserta.
           

          B. Saran

          1. Alokasi waktu,
              • Pelatihan dibuat beberapa sesi, jangan hanya 2 sesi, dengan durasi waktu pelatihan persesinya diharapkan dapat dipersingkat menjadi sekitar 1,5 – 2 jam.
              • Durasi waktu penyampaian materi mengenai emosi diharapkan diperpanjang.
          2. Memilih lokasi pelaksanaan yang jauh dari keramaian sehingga peserta dan fasilitator dapat berkonsentrasi penuh terhadap jalannya pelatihan.
           
           
           

          BIBLIOGRAFI

            Akbar, Reni. 2001. Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak. Jakarta : PT. Grasindo.

            Bloom, Krathwohl. 1956. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II : Affective Domain. New York : David McKay Comp, Inc.

            Bredekam, S. 1997. Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs. USA : NAEYC.

            Curtis, A. 1998. A Curriculum for the Pre School Child. London : NFER-Nelson Publishing.

            Damon, Wiliam. 1998. Handbook of Child Psychology; Social, Emotional, and Personality Development. Volume three. USA : John Wiley & Sons, Inc.

            Gottman, John., DeClaire, Joan. 2003. Kiat-kiat membesarkan Anak yang memiliki Kecerdasan Emosional. Jakarta : PT. Gramedia.

            Hurlock, E. B. 1999. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Terjemahan. Jakarta : PT. Erlangga.

            Lunandi, A. G. 1982. Pendidikan Orang Dewasa sebuah Uraian Praktis untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih, dan Penyuluh Lapangan. Jakarta : PT. Gramedia.

            Moeslihatoen. 2004. Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 

            Patmonodewo, Soemiarti. 2000. Pendidikan Anak Prasekolah. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

            Posavac, Emil J. 1992. Program Evaluation, Methods and Case Studies. USA : Prentice-Hall, Inc.

            Santrock, John W. 2001. Child Development. New York : McGraw-Hill Comp, Inc.

            Saarni, C. 1999. The Development of Emotional Competence. USA : The Guilford Press.  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

            KECEMASAN ISTERI DALAM TINDAK

            KEKERASAN RUMAH TANGGA

            Lisbet Situmorang8 

            Abstrak

            Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kecemasan apa saja yang dialami oleh para istri dalam tindak kekerasan rumah tangga, mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang terjadi, serta mengetahui bentuk-bentuk  kekerasan seperti apa yang dialami seorang istri.

            Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan diskusi kelompok terfokus. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Subjek penelitian sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 orang subjek utama (istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga) dan 2 orang informan. Metode analisis data yang digunakan mengacu kepada analisis data model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

            Melalui penelitian ini ditemukan adanya kecemasan istri yang bersumber dari kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku kecemasan ini berbentuk takut untuk untuk dicerai, takut suami selingkuh, takut akan perkembangan dan masa depan anak, serta bertengkar dengan suami.  

              Keyword : Kecemasan, Isteri. 
               

              I. PENDAHULUAN

                  Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum.  Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga didalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, yaitu ketiadaan statistik kriminal yang akurat, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home), tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. (Hasbianto, 1996).

                  Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Menurut Berger (1990), perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk prilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. Mave Cormack dan Stathern (2001) menjelaskan terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori nature and culture.  Dalam proses transformasi dari nature ke culture sering terjadi penaklukan.  Laki-laki sebagai culture mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan. 

                  Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan.  Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk social structure yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi prilaku individu dalam kehidupan berkeluarga. Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi.  Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami.  Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan.  Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri.  Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik.

                  Campur tangan terhadap kepentingan rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (permissiveness) berlangsungnya KDRT. Menurut Murray (1996), bahwa KDRT merupakan moralitas pribadi dalam rangka mengatur dan menegakkan rumah tangga sehingga terbebas dari jangkauan kekuasaan publik. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga (UU No. 23 Th 2004 Pasal 1) dapat  berdampak sangat fatal sebab akan meminbulkan suatu kecemasan yang  dirasakan oleh korban tidak kekerasan dalam rumah tangga sehingga kecemasan-kecemasan tersebut bisa menjadi beban secara psikologis pada korban. Sedangkan kecemasan itu merupakan salah satu emosi yang paling menimbulkan stress yang dirasakan oleh banyak orang. Kadang-kadang kecemasan juga disebut dengan ketakutan atau perasaan gugup. Setiap orang pasti pernah mengalami kecemasan pada saat-saat tertentu, dan dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena individu merasa tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi hal yang mungkin menimpanya dikemudian hari. Dalam teori Behavior dijelaskan bahwa kecemasan muncul melalui clasical conditioning, artinya seseorang mengembangkan reaksi kecemasan terhadap hal-hal yang pernah dialami dan reaksi-reaksi yang telah dipelajari dari pengalamannya (Bellack & Hersen, 1998). Berdasarkan fakta kekerasan dalam rumah tanggga dapat menimbulkan kecemasan pada korban atau istri. 

              II. PERMASALAHAN

                  Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena alasan ruang lingkup pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home). Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kecemasan apa saja yang dialami oleh para istri dalam tindak kekerasan rumah tangga, mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang terjadi, serta mengetahui bentuk-bentuk  kekerasan seperti apa yang dialami seorang istri. 

              III. METODE PENELITIAN

                        Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Subyek penelitian ini dipilih secara purposive sampling yaitu  pemilihan subjek dan informan penelitian didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri atau sifat populasi yang memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Hadi, 2003). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah. 

              IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

                  Berdasarkan penelitian mengenai kecemasan istri terhadap KDRT dalam rumah tangga didapatkan bahwa kecemasan kerap dating dan sering kali dirasakan oleh setiap individu tanpa terkecuali. Kecemasan merupakan salah satu emosi yang paling menimbulkan stress yang dirasakan oleh banyak orang. Kecemasan juga disebut sebagai rasa ketakutan, perasaan gugup, dan kekhawatiran seseorang. Berikut beberapa ungkapan kecemasan istri yang menimbulkan kekerasan dalam tumah tangga :

              Suami mbak beruba setahun belakangan ini... menurut mbak dia berubah mungkin gara-gara kita belum di kasih anak, (TT,W1,02-11-2009,58-61).

              ��������.takut kalau suami mbak bisa berbuat yang lebih nekad lagi mungkin dia bisa ceraikan mbak karena mbak sampai sekarang belum bisa kasih dia anak (TR. W1. 02-11-2009, 159-164).

              Yaaa kalau timbul cemasan atau takut mbak pas lagi terjadi masalah ma rumah tangga mbak, mbak Cuma bisa sembayang aja, berdoa supaya mbak dan suami bisa lewati ujian yang diberikan yang Maha Kuasa (TR. W1. 02-11-2009, 171-176).

                  Ungkapan di atas didukung juga dari hasil wawancara dengan subyek penelitian lain yaitu :

              Tante khwaitr bener dengan sikap suami tante yang suka mukulin ari dan tante,��. tante cemas sama ari (WT,W1,05-10-2009,168-171)

              Takutnya kalau kaya gini terus kasihan si ari, apa lagi dia masih kecil, tante takut sikapnya bapaknya mempengaruhi sekolahnya terus perkembanganya nanti (WT,W1,15-10-2009,158-163).

                  Hasil penelitian di atas dijelaskan oleh Carlson (1992) bahwa kecemasan yang timbul pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merupakan rasa takut dan antisipasi terhadap nasib buruk dimasa yang akan datang, kecemasan ini memiliki bayangan bahwa ada bahaya yang mengancam dalam suatu aktivitas dan obyek, yang jika seseorang melihat gejala itu maka ia akan merasa cemas. Hasil penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
               

                    

              Faktor Pendukung KDRT

              1. Pembelaan atas Kekuasaan Laki-laki
              2. Diskriminasi Bidang Ekonomi
              3. Beban Pengasuhan Anak
              4. Orientasi Peradilan
              5. Anggapan Terhadap Wanita

                Bentuk KDRT

              1. Kekerasan Fisik
              2. Kekerasan Psikis
              3. Kekerasan Seksual
              4. Kekerasan Ekonomi

              Kecemasan Istri :

              1. Takut untuk Dicerai
              2. Bertengkar
              3. Suami Selingkuh
              4. Cemas Masa Depan & Perkembangan Anak

              Strategi Menyelesaikan Masalah

              1. Berserah diri pada TUHAN
              2. Curhat pada Keluarga
              3. Mengadukan ke Pihak Berwajib

              Hasil Akhir yang Diharapkan

              KELUARGA YANG HARMONIS

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                    Berbagai bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif bagi diri korban dan anak-anaknya. Kekerasan fisik umumnya berakibat langsung dan dapat dilihat mata seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Kekerasan emosional atau psikologis umumnya sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain. Akibat psikis ringan yang dialami antara lain ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing. Sedangkan akibat psikis yang lain yang dialami antara lain perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang.

                    Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan terlihat bahwa permasalahan yang ada di dalam kehidupan berkeluarga dapat menimbulkan kecemasan bagi sang subjek (berperan sebagai istri di dalam keluarga). Permasalah yang ada sebagaian beras adalah berupa KDRT yang dilakukan sang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Timbulnya kecemasan yang dialami sang istri atas kejadian itu sama seperti yang diungkapan oleh Nadya (2001) yang menyatakan bahwa kekerasan suami terhadap istri ada berbagai bentuk perilaku penyerangan baik secara psikis (verbal dan non verbal), fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud untuk melukai fisik atau emosi yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dapat menyebabkan hidup istri dalam bahaya.

                    Hayati (2002) juga menjelaskan bahwa pada kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek (short term effect) dan dampak jangka panjang (long term effect), dampak jangka panjang itu dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks.

                    Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan (Sciortino dan Smyth, 1997).  
               
               
               
               

              BIBLIOGRAFI

                Asling, M. K., (2003).  Violence Againts Women Increases The Risk Of Infant and Child Mortality: a case-referent Study in Niceragua.  The International Journal of Public Health, 81, (1), 10-18.

                Bellack & Hersen, (1998).  Handbook Of Family Violence. Plenum Press New York

                Byrne & Baron, (2000).  The Rational Imagination: How People Create Alternatives to Reality. The MIT Press: Boston

                Daradjat, Z., (1996), Kesehatan Mental dalam Keluarga, Jakarta: Pustaka Antara.

                G. Wade & Mary Jo Rowatt.,  (2003). Associations Among Religiousness, Social Attitudes, and Prejudice in a National Random Sample of American Adults. Psycnet.Apa.Org

                Hadi, S., (2003), Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset

                Hager & Hager., (1999). Women in Human Evolution. Routledge London.

                Hasbianto, Elli N.  (1996).  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan. Makalah Disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan Kekerasan seksual.  Yogyakarta: UGM.

                Hayati., A., (2002). Pemberdayaan PerempuanDikaitkan Dengan 12 Area of Concerns (Issue Beijing, 1995). Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

                Kompas.  (2006).  Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Idiologi. Diambil pada tanggal 26 oktober 2009 dari http://kompas.com.

                Kompas. (2007). Kekerasan Rumah Tangga Bukan Lagi Urusan Suami Istri. Diambil pada tanggal 25 November 2009 dari http://kompas.com.

                Mave Cormack & Stathern.,  (2001). Body Decorations, Male-Female Relations and Croup Identity. Buckingham: Open University Press 

                Murray A. Strause., (1996). Measuring Intrafamily Conflict And Violence: The Conflict Tactics (CT) Scales. Journal of Marriage and The Family. 1979 – JSTOR.

                Nadhya, A. A., (2001).  Konstruksi Seksualitas antara Hak dan Kekuasaan. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

                Taylor, S.E., (2003). Health Psychology, International Edition. McGraw-Hill Book Co. Singapore

                Weiten & Llyod., (1999). Psychology Applied to Modern Life: Adjustment at The Turn of The Century. Wadsworth Pub Co: Boston.

                Sciortino, Rosalia & Ine Smyth.  (1997). Harmoni: Pengingkaran Kekerasan Domestik di Jawa.  Jurnal Perempuan,  Edisi: 3, Mei-Juni.

                Stuart & Sundeen., (1998). Mainstream Approaches to Mental Health and Illness: An Emphasis on Individuals and a De-Emphasis of Inequalities. SAGE Publications (London, Thousand Oaks And New Delhi) 

              POSYANDU REVITALIZATION

              (DESCRIPTIVE STUDY AT POSYANDU IN RT 03 RW II AT

              KEL. GUNUNGSARI KEC. DUKUH PAKIS SURABAYA)

              Diana Hertati9 

              Abstract

              The Research head for know and understand, also to describing Posyandu Revitalization (Descriptive Study at Posyandu in RT 03 RW II at Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya)

              According to the research result that conclude that Training of Cadre Implementation doing by Health Team from Puskesma Gunungsari and Accompanied by city Government of Surabaya Health official with giving talent and knowledge in weighing the baby. Filling KMS, giving many vitamins and giving some addition food, increasing service reach at Posyandu open day and house visit that doing open day increamnet of Posyandu and House Visit Incerement, Posyandu activity optimalization is doing with obeying the means and infrastructure at Posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari with preparing the baby��s weighing tool dweel and the baby��s weighing tool hang, LILA Ribbon, KMS card and supplying the medicines also strengthen Support of Contiguousness by Prefessional Team and Figure of Inhabitant that doing by Healthy Team from Puskesmas Gunungsari with giving some contiguousness to all of cadres Posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari by correcting and monitoring the cadres to do the Posyandu activity. 

              Keyword : Empowerment, Raising of inhabitant healthy 
               

              I.  PENDAHULUAN

                  Semangat dalam sistem pelestarian yang menyeluruh perlu mendasari berbagai upaya Revitalisasi yang intinya adalah menghidupkan kembali suatu tempat yang memiliki aset potensial. Revitalisasi merupakan proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 954). Upaya akselerasi terhadap pelaksanaan Revitalisasi Posyandu masih diperlukan guna mendukung dan membuna terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata dan terjangkau oleh masyarakat dan peningkatan status gizi masyarakat (Surat Edaran Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/31116/SJ/2001 Tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu).

                  Posyandu berperan sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat. yang dikelola dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan Ibu dan Anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, serta pengembangan emosi.

                  Tujuan Revitalisasi secara umum Menurut Surat Edaran Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/31116/SJ/2001 Tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu adalah untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Sedangkan Tujuan Revitalisasi secara khusus adalah : meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader posyandu, meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan posyandu, meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat, dan obat di posyandu, meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan   kegiatan posyandu, dan meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan posyandu.

                  Gangguan gizi pada anak dibawah usia dua tahun pada umumnya secara kuantitas tidak pernah berkurang. Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia selama ini, yang cenderung naik tingkat kerawanannya akibat krisis ekonomi tahun 1997 yang dikhawatirkan dapat mengancam kualitas SDM generasi penerus. Untuk mengatasinya, yakni bila posyandu dapat melaksanakan fungsi dasar sebagai unit pemantau tumbuh kembang anak, serta menyampaikan pesan kepada ibu sebagai agen pembaharuan dan anggota keluarga yang memiliki bayi dan balita dengan mengupayakan bagaimana memelihara anak secara baik, yang mendukung tumbuh kembang anak sesuai potensinya maka dari itu untuk melaksanakan Revitalisasi Posyandu perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar peran serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pembina dilingkungannya masing-masing karena harapan dari Revitalisasi Posyandu adalah agar Posyandu dapat berfungsi secara optimal untuk menyelamatkan dan meningkatkan status gizi maupun derajat kesehatan anak dan ibu sebagai upaya mencegah terjadinya hilangnya generasi penerus.

                  Kegiatan posyandu meliputi keluarga berencana yang dipadukan dengan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penimbangan bayi dan penanggulangan diare serta mempunyai sasaran anak dan balita, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur. Pelaksanaan posyandu secara umum adalah sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah menurunkan angka kematian balita. Apalagi baru-baru ini ada kasus yang menimpa balita dan menyentak kita semua setelah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti Gizi buruk yang terjadi dimana-mana. Jumlah balita di Surabaya yang mengalami Gizi buruk sudah mencapai 4.525 jiwa sejak tahun 2009.

                  Revitalisasi Posyandu perlu dilakukan karena dalan beberapa tahun terakhir Posyandu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penderita Gizi buruk pada tahun 2009 yaitu mencapai 4.525 jiwa. (www.google.co.id), hal ini merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 411.3/1116/SJ Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan seperti dikemukakan oleh Sri Wahyuningsih SKM, M.Kes berikut ini : ��Kasus Gizi Buruk sebenarnya dapat dicegah dengan Revitalisasi Posyandu,�� (www.google.co.id).

                  Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu dilakukan  pada  Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis, hal ini dikarenakan Posyandu pada Kelurahan Gunungsari masih menunjukkan kurang berfungsinya Posyandu disebabkan karena rendahnya kemampuan kader.  

          II. PERMASALAHAN

                Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut : ��Bagaimana Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Gunungsari?�� (Studi Deskriptif di Posyandu RT 03 RW II di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Pemerintah Kota Surabaya). 

          III. METODE PENELITIAN

              Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara ��Purposive��, yaitu didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya, dengan mengambil studi kasus di posyandu Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis. Alasan Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan : karena Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya adalah instansi yang membawahi Posyandu yang ada di Kota Surabaya.

              Sumber datanya adalah :  Informan dipilih secara Purposive dan Snowball. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu : Kepala Seksi Diklat Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dukuh Pakis, Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungsari, Petugas Puskesmas Gunungsari, Ketua Kader Posyandu, Kader Posyandu, Peserta Posyandu.

              Data dikumpulkan dengan cara: 1) Observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan cara observasi partisipan untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan Dinas kesehatan Pemerintah Kota Surabaya. 2) wawancara semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data yang valid guna menjawab masalah penelitian. 3) Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya.

              Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Rohidi (1992 : 18-20) dengan menggunakan Analisa Model Interaktif melalui empat prosedur, yaitu : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. 

          IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

              Sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan penulis berkaitan dengan Revitalisasi Posyandu diwilayah Gunungsari Kota Surabaya diperoleh hasil sebagai berikut :

          A. Hasil Peneilitian

          1) Pelatihan Kader

              Berdasarkan hasil observasidan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dan Kader Posyandu diKelurahan Gunungsari dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan kader yang dilakukan oleh  petugas kesehatan puskemas dan didampingi oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan 1 tahun 3 kali dengan memberikan ketrampilan kepada kader cara menimbang, mengisi KMS (kartu menuju sehat), memberikan vitamin A serta memberikan makanan tambahan kepada balita.

          2) Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Pada Hari Buka Posyandu dan Kunjungan Rumah

              Perbedaan jam pelayanan pada hari buka dan kunjungan rumah sebelum dan sesudah direvitalisasi.


          No Kegiatan Pelayanan Sebelum Sesudah
          1 Jam Buka Posyandu (09.00 – 11.00) (09.00 – 12.00)
          2 Kunjungan Rumah 1 bulan 2 – 3 kali

          (Jam Menyesuaikan)

          1 bulan 8 kali

          (Jam Menyesuaikan)

          Sumber : Posyandu Anggrek III RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari

              Dari hasil observasi wawancara dan arsip yang diperoleh penulis pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dan Posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan jam buka pelayanan posyandu dan kunjungan rumah sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

            3) Optimalisasi Kegiatan Posyandu

              Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dan Posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari dapat disimpulkankan bahwa pelaksanaan pengoptimalan kegiatan posyandu dilaksanakan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang berupa timbangan bayi, kartu KMS (kartu menuju sehat), pita LILA, obat-obatan seperti vitamin A dan prasarana kerja seperti ruangan dan peralatan sehingga menunjukan adanya peningkatan jumlah K/S (Balita yang memiliki KMS / Jumlah balita ) dan peningkatan D/S (balita yang ditimbang / jumlah balita) pelaksanaan pengoptimalan kegiatan posyandu setelah direvitalisasi didukung oleh swadaya masyarakat secara berkesinambungan.

          4) Memperkuat Dukungan Pendampingan oleh Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat.

              Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan oleh tenaga profesional dan tokoh masyarakat dilakukan dengan pemantauan kepada para kader selama kegiatan posyandu.  

          B. Pembahasan

          1) Pelatihan Kader

              Pelaksanaan pelatihan kader adalah untuk meningkatkan ketrampilan dan meningkatkan kemampuan para kader dalam melaksanakan kegiatan posyandu yaitu dengan memberikan ketrampilan dalam menimbang balita, mengisi KMS, pemberian vitamin dan makanan tambahan, yang sebelum dilaksanakan revitalisasi masih belum maksimal dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan dalam memberikan pelatihan kader kegiatan ini dilakukan guna membekali para kader agar lebih maksimal dalam melaksanakan kinerja pada kegiatan posyandu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 954) menjelaskan bahwa revitalisasi merupakan proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan. Revitalisasi Posyandu di posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari berkaitan dengan pelatihan kader telah dilakukan dengan baik yang menunjukkan hasil dan kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pelaksanaan revitalisasi yang maksimal berkaitan dengan pelatihan kader.

          2) Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Pada Hari Buka Posyandu dan Kunjungan Rumah

              Berdasarkan teori yang terkait dengan revitalisasi dan posyandu bahwa pelaksanaan revitalisasi yang dilakukan posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai teori tentang revitalisasi, Sehingga dengan pelaksanaan yang berkaitan dengan revitalisasi posyandu bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti apa yang telah dilaksanakan oleh posyandu pada RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari yang menunjukkan hasil dan kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pelaksanaan revitalisasi posyandu khususnya untuk peningkatan jangkauan pelayanan pada hari buka dan kunjungan rumah. 

          3) Optimalisasi Kegiatan Posyandu

              Berdasarkan  teori yanag terkait dengan revitalisasi dalam pelaksanaan optimalisasi kegiatan posyandu yang dilakukan oleh posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori revitalisasi serta teori sarana dan prasarana yang menunjukkan hasil dan kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pelaksanaan revitalisasi posyandu khususnya pelaksanaan optimalisasi kegiatan posyandu. 

          4) Memperkuat Dukungan Pendampingan oleh Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat

              Berdasarkan teori yang terkait dengan revitalisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan memperkuat dukungan pendampingan oleh tenaga profesional dan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Gunungsari kepada posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori revitalisasi dan pengawasan sehingga dengan pelaksanaan yang berkaitan dengan revitalisasi bisa dapat dilaksanakan dengan baik seperti apa yang telah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Gunungsari kepada posyandu yang mnunjukkan hasil dan kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pelaksanaan revitalisasi posyandu khususnya kegiatan memperkuat dukungan pendampingan oleh tenaga profesional dan tokoh masyarakat. 

        V. PENUTUP

        A. Kesimpulan

            Pelaksanaan Pelatihan Kader dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Gunungsari dan didampingi oleh Dinas Kesehatan Pemerinth Kota Surabaya dengan memberikan ketrampilan dan pengetahuan dalam menimbang bayi, mengisi KMS, pemberian vitamin serta pemberian makanan tambahan.

            Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Pada Hari Buka Posyandu dan Kunjungan Rumah yang dilakukan oleh Posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari yaitu dengan melakukan penambahan jam buka posyandu dan penambahan kunjungan rumah.

            Optimalisasi Kegiatan Posyandu dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pada Posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari dengan menyediakan alat timbang bayi duduk dan alat timbang balita gantung, pita LILA, kartu KMS serta penyediaan obat-obatan.

            Memperkuat Dukungan Pendampingan Oleh Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Gunungsari dengan memberikan pendampingan para kader di Posyandu RT 03 RW II Kelurahan Gunungsari yaitu dengan mengoreksi dan memantau kader dalam melakukan kegiatan posyandu. 

        B. Saran

        • Ada penambahan kegiatan pada saat pelatihan kader agar selalu ingat  karena kebanyakan kader posyandu adalah ibu-ibu.
        • Pada Hari Buka Posyandu ada mainan anak-anak supaya balita tidak bosan dan betah pada saat kegiatan posyandu.
        • Penambahan timbangan balita menjadi 2 buah agar balita tidak lama menunggu pada saat penimbangan dan persediaan obat-obatannya dilengkapi.
        • Tenaga Profesional pada saat memberikan pendampingan supaya datang tepat pada waktunya.
         
         

        BIBLIOGRAFI

          Aritonang, R. Lerbin, 2005, Kepuasan Pelanggan, Pengukuran dan Penganalisisan dengan SPSS, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

          Barata, Adya A, 2003, Dasar-dasar Pelayanan Prima, Jakarta : PT. Gramedia.

          Kurniawan, Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaharuan.

          Kotler, 2000, Manajemen Pemasaran Perspektif Asia, Yogyakarta : ANDI and Pearson Education Asia.

          Miles, B. Huberman, Michael, A, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta :UI Press.

          Moenir, A.S, 2002, Manajemen Pelayanan Publik Di Indonesia, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

          Moleong, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

          Nasution, 2005, Manajemen Mutu  Terpadu , Bogor : Ghalia Indonesia.

          Poerwadarminta, W.J.S, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PN Balai Pustaka.

          Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

          Sugiono, Prof, Dr, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : CV Alfabeta.

          SK Menpan Nomor 63/2003, Tentang Pedoman Umum Tata Laksana Pelayanan Umum.

          Tandjung, Widjaja Jenu, 2004, Marketing Manajemen Pendekatan Pada Nilai-nilai Pelanggan, Anggota IKAPI Jatim : Banyumedia Publishing.

          Artikel Harian Jawa Pos, Januari 2008. 
           

         

        1 Staf Perpustakaan STAIN Samarinda (Alumni Fisipol Untag 1945 Smd)

        2 Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisipol Untag 1945 Samarinda

        3 Dosen Fisipol Universitas Mulawarman

        4 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisipol UPN ��Veteran�� Jawa Timur.

        5 Dosen Kewarganegaraan Fakultas Pertanian Untag 1945 Samarinda

        6 Dosen dpk. Stikom Mahakam Samarinda

        7 Dosen Psikologi Untag 1945 samarinda dan IKIP PGRI Kaltim

        8 Dosen Program Studi Sosiatri Universitas Mulawarman

        9 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisipol UPN ��Veteran�� Jawa Timur.

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#nuokui.com
TOP